Kepala BSSN Yang Baru Dituntut Bisa Dorong UU Keamanan Siber

Presiden Jokowi resmi melantik Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang baru, yakni Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian.

Hinsa menggantikan Mayjen TNI (Purn) Djoko Setiadi yang telah menjabat sejak 2018 setelah Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) bertransformasi menjadi BSSN. Sebelumnya Djoko Setiadi menjabat sebagai Kepala Lemsaneg sejak 2011.

Selanjutnya dengan dilantiknya Hinsa Siburian sebagai kepala BSSN, maka mantan wakil kepala Staf AD tersebut akan menjadi orang yang paling berwenang untuk mengoordinir semuan unsur terkait dengan keamanan siber. Baik untuk deteksi, pemantauan, penanggulangan, pemulihan, evaluasi atas insiden atau serangan siber.

Chairman Lembaga Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha berharap dengan dilantiknya kepala BSSN yang baru dapat membawa angin segar bagi lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap keamanan siber tersebut. Hal ini karena keamanan dunia siber nasional dalam kondisi yang belum begitu menggemberikan.

Lebih lanjut, Pratama berharap BSSN dapat menuntaskan beberapa pekerjaan rumah di antaranya adalah mendorong agar UU terkait keamanan siber. Selain itu BSSN diharapkan mampu mengkoordinir dan membuat garis komunikasi yang jelas antar lembaga negara yang masuk dalam wilayah siber.

PR lainnya, kata Pratama, adalah BSSN diharapkan mampu menjadi leader dan membuat garis komando antar lembaga negara yang masuk dalam wilayah siber.

Menurutnya untuk saat ini antar lembaga negara penyelenggara fungsi siber seperti berjalan sendiri-sendiri.

"BSSN diharapkan mampu mengkoordinasikan lembaga negara penyelenggara fungsi siber dan membuat kebijakan strategis terkait siber agar dapat menjadi rujukan bagi lembaga-lembaga tersebut," pungkas Pratama.

Selama satu tahun BSSN berkiprah dalam pengelolaan keamanan siber nasional, Global Cyber Security Index (GCI) Indonesia pada 2018 naik 29 peringkat ke posisi 41 dari 175 negara. Sebelumnya Indonesia pada 2017 berada pada posisi 70 dari 164 negara.