Berita

Khalid Zabidi/Net

Publika

21 Tahun Reformasi Waktu Untuk Mengevaluasi Arah Perubahan Baru

SENIN, 20 MEI 2019 | 14:14 WIB

HARI ini adalah hari yang bersejarah buat bangsa Indonesia dan generasi angkatan 98 karena hari ini 21 tahun yang lalu mahasiswa 98 bergerak bersama rakyat menjatuhkan rezim lalim yang sudah tidak sejalan dengan semangat kerakyatan dan cita-cita pendiri bangsa, kini setelah 21 tahun tentu kita bisa mempelajari, mengevaluasi dan mempertimbangkan adanya arah baru perubahan.

Era reformasi melahirkan keberhasilan-keberhasilan kecil namun ada juga kegagalan besar, kegagalan terbesar dari reformasi adalah kegagalan menafsirkan falsafah bangsa yang termaktub dalam UUD 1945, amandemen UUD 1945 yang diharapkan dapat mengantisipasi kemajuan zaman justru menimbulkan langkah mundur dalam beberapa prinsip berbangsa dan bernegara.

Jerkait sistem politik demokrasi yang liberal, pengelolaan SDA yang serampangan dan ratusan peraturan-peraturan yang tumpang tindih, atas alasan ini pula ada sebagian masyarakat yang ingin kembali ke masa lalu, merindukan masa ORBA, tentu perubahan bukan soal kembali atau menganggap masa lalu lebih baik, perubahan harus jalan terus mengantisipasi bergeraknya zaman.


Ada pula yang membahasakan keinginan perubahan politik dengan mengatakan kembali kepada UUD 1945, tentu walaupun kembali ke UUD 1945 penafsirannya harus tetap memperhatikan terhadap kemajuan, kekinian dan kebaruan yang sedang dan akan terjadi.

Tidak pula bisa dipungkiri dalam era reformasi juga melahirkan keberhasilan-keberhasilan, kita kini berhutang kepada reformasi terkait kebebasan berkumpul, berpendapat dan organisasi politik. Di era ini lahir pemimpin-pemimpin baru dari daerah yang mampu membawa perbedaan dan kemajuan yang khas di daerahnya menuju kesejahteraan rakyat.

Seperti Jokowi sebagai satu contoh dari sekian banyak contoh keberhasilan yang berangkat dari seorang Walikota, Gubernur kemudian menjadi Presiden adalah satu keberhasilan era reformasi, dari sini juga semestinya Jokowi terikat sebuah tanggung jawab sejarah, Jokowi harus konsisten menjalankan amanah reformasi.

Posisi Jokowi kini terlihat galau akan ide perubahan yang diamanahkan oleh reformasi, kegalauannya tampak pada cara-cara kepemimpinannya, setelah berkuasa 5 tahun yang tidak mampu memenuhi janji kampanyenya kini kedudukan sikapnya tampak ambigu, sebagai capres dia mengklaim kemenangan sementara hasil quick count di sisi bersamaan sebagai Presiden dia lakukan operasi menghalau oposisi melakukan gerakan perubahan dengan langkah-langkah politik dan polisional, seperti penangkapan aktivis oposisi, mengeluarkan isu klasik terkait ancaman terorisme dan pembungkaman kebebasan pendapat di media massa dan media sosial yang mengingatkan kita pada zaman ototriter Orde Baru 21 tahun lalu.

Atas kepentingan bangsa dan negara, Jokowi diharapkan bisa bersikap sebagai kepala negara dengan upaya dan langkah kenegarawanan, dalam bangsa yang tengah diambang keterbelahan, adanya potensi perpecahan, potensi perang alangkah bijak untuk Jokowi untuk mengalah demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar, bagaimana caranya saya serahkan kepada mekanisme konstitusi yang tersedia.

Demikian juga saya menghimbau kepada Prabowo agar tetap konsisten dengan sikap ksatrianya, dont crack under pressure, agar upaya perubahan yang sedang terjadi tetap dalam koridor politik dan hukum yang beradab, berkesungguhan dan berwibawa.

Himbauan ini saya sampaikan agar amanah perubahan yang lebih baik dari reformasi 21 tahun lalu dapat melahirkan zaman baru yang benar-benar memenuhi harapan rakyat dan semangat zaman. Jokowi dan Prabowo akan dicatat sejarah sebagai tokoh-tokoh bangsa yang membawa arah baru perubahan yang lebih baik baru bangsa Indonesia.

Khalid Zabidi
Aktivis 98 ITB.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya