Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belum memiliki kebijakan yang signifikan di bidang ketenagakerjaan.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono. Pada tahun 2018 alokasi anggaran untuk urusan tenaga kerja hanya Rp30 Milyar.
“Dengan besaran anggaran tersebut, Komisi A menilai Pemkot Surabaya tak bisa berbuat banyak untuk mengatasi masalah pengangguran,†ungkap Adi.
Menurut Adi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 93 ribu orang angkatan usia produktif mencari pekerjaan.
Dikutip
Kantor Berita RMOL Jatim, Sabtu (18/5), Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya itu memperkirakan, jumlah orang yang mengalami problem pekerjaan di Surabaya dimungkinkan lebih besar lagi. Padahal, secara faktual ekonomi di Surabaya tumbuh pesat.
"Pertumbuhannya melebihi dari pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional,†ujar Adi.
Tak hanya itu, sambung wakil rakyat ini, ada persoalan lainnya, yakni pertambahan angkatan produktif yang bisa di check dari kelulusan 100 persen siswa SMA/ SMK setiap tahun di kota Surabaya.
“Kenyataannya tak semuanya terserap di perguruan tinggi negeri dan swasta. Kemudian, berkembangnya urbanisasi justru menyisihkan tenaga kerja lokal. Penjaga minimarket, petugas SPBU kebanyakan diisi oleh orang luar daerah,â€jelasnya.
Melihat kondisi tersebut, Adi menilai pertumbuhan ekonomi di Surabaya tak dapat dinikmati warganya.
Dewan berharap Pemkot Surabaya menganggap serius masalah pengangguran. Salah satunya Pemkot menambah alokasi anggaran.
"Kalau hanya Rp30 M bisa berbuat apa,†pungkas Adi.
