Berita

Edy Rahmayadi/RMOLSumut

Nusantara

Gubernur Sumut Setuju ‘Memerdekan’ Lapangan Merdeka

SABTU, 18 MEI 2019 | 23:24 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Fungsi Lapangan Merdeka Medan akan dikembalikan. Lapangan yang merupakan warisan sejarah itu akan dijadikan sebagai ruang terbuka hijau untuk rakyat.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi ketika menerima audiensi Koalisi Masyarakat Sipil Peduli (KMSP) Kota Medan di Kantor Gubernur, Medan.

Dikutip Kantor Berita RMOL Sumut, Sabtu (18/5), Edy menyambut baik upaya ‘memerdekakan’ atau mengembalikan fungsi Lapangan Merdeka Medan sebagai ruang terbuka hijau untuk rakyat. Sebagai warisan sejarah, Lapangan Merdeka juga harus dirawat dan dijaga.


"Saya memang tidak setuju Lapangan Merdeka jadi seperti itu. Dulu waktu saya masih kecil main-main di situ, saya besar juga mengerek bendera di situ. Upacara 17 Agustus waktu itu juga ditembakkan meriam 17 kali di situ, jadi mari Lapangan Merdeka kita merdekakan," ujar Gubernur Sumut.

Kata Edy, Lapangan Merdeka sebagai warisan sejarah harus dirawat dan dijaga. "Di Sumut ini lapangan besar warisan sejarah hanya tinggal beberapa saja, selain Lapangan Merdeka. Ini harus dirawat dan dijaga."

Gubernut Sumut mengingatkan, pihak yang memperjuangkan Lapangan Merdeka agar tidak memiliki kepentingan pribadi, tetapi benar-benar untuk kepentingan masyarakat.
"Saya tidak ada kepentingan pribadi. Itu menjadi tempat hiburan massal, orang nyaman di situ," kata Edy.

Kepada Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Medan, Edy mengingatkan agar terus berkomunikasi dan berkoordinasi denganya terkait Lapangan Merdeka Medan. Gubernur juga mengajak koalisi masyarakat sipil untuk bersama-sama membenahi Sumatera Utara.

Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Kota Medan yang juga mewakili komunitas taman, Miduk Hutabarat mengatakan pihaknya ingin berkomunikasi dengan gubernur tentang upaya mengembalikan fungsi Lapangan Merdeka sebagai ruang terbuka hijau. Lapangan Merdeka saat ini menyalahi aturan tata ruang.

Miduk mengharapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bergerak lebih dulu lewat instansinya. Setelah itu baru berkomunikasi ke pihak swastanya.
"Yang penting Pak Gubernur Edy Rahmayadi bentuk tim dulu dan intens berkomunikasi dengan koalisi, entah itu secara informal maupun formal," harapnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya