Aksi Penolakan Hasil Pilpres Akibat Tidak Ada Lembaga Yang Netral

Rencana aksi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat sebagai penolakan terhadap hasil Pemilu 2019 yang dinilai curang akan digelar pada 22 Mei. Aksi ini sebagai respons dari masyarakat akibat tidak adanya lembaga yang netral.

"Tidak ada lembaga yang begitu netral di Indonesia yang bisa dipercaya oleh siapapun," kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus kepada wartawan usai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5).

Lucius mengatakan, gerakan yang dipicu oleh berbagai faktor itu membuat masyarakat menjadi sangat dilematis. Sebab, kedua belah pihak saling menstigmakan berafiliasi dengan kelompok kepentingan tertentu.

"Itu karena mengekspresikan sesuatu di musim menunggu penetapan ini sangat susah. Karena kita dengan mudah dituduh berafiliasi dengan kelompok kepentingan tertentu," kata Lucius.

Lucius juga mengakui bahwa jalan keluar untuk menemukan titik temu antara dua belah pihak yang berkontestasi pada Pilpres 2019 sangat sulit. Sebab, di satu sisi pemerintah saat ini juga bagian dari peserta pilpres atau petahana.  

"Dan ketidakpercayaan itu yang membuat kita kesulitan mencari jalan keluar dari waktu yang tersisa pada hasil pemilu. Ini yang membuat pemerintah tidak bisa berani berinovasi gitu menghadapi masalah yang banyak, mencari jalan keluarnya, karena bisa dituduh juga punya kepentingan dengan petahana," tutur Lucius.

Lebih lanjut, Formappi mengimbau kepada elit politik dari kedua belah pihak untuk mengedepankan sikap layaknya seorang negarawan yang dianggap bisa menurunkan tensi politik menjelang 22 Mei nanti.

"Jadi saya kira pesan pentingnya itu dari elit politik. Saya kira jiwa kenegarawanan ini yang hilang," demikian Lucius.

Turut hadir dalam diskusi tersebut, Adrianus Meliala (Ombudsman RI), Nasser (Dewan Pakar PB Ikatan Dokter Indonesia), dan Darmawan Chatur (Ketua KPPS 72, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan).