Berita

Susaningtyas NH Kertopati/Net

Politik

Nuning: TNI Dan Polri Perlu Waspadai Kehadiran Kekuatan Proxy Dan Hibrida

SABTU, 18 MEI 2019 | 10:09 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Peningkatan eskalasi ancaman keamanan tergantung pada keberhasilan pranata hukum menyelesaikan kegaduhan politik yang tengah marak.

Dalam konteks kekinian TNI dan Polri harus menjaga agar integrasi sistem informasi, interoperability sistem informasi hingga compos ability sistem informasi tertata dengan baik.

Demikian padangan pengamat intelijen dan pertahanan-keamanan, Susaningtyas NH Kertopati, yang disampaikan dalam perbincangan dengan redaksi beberapa saat lalu.


“Semua itu agar informasi perkembangan keadaan yang ada dapat terintegrasi dan diterima dengan tepat cepat oleh prajurit utamanya yang berada di lapangan sehingga tak ada kesalahpahaman,” ujar Susaningtyas.

Dia menambahkan, TNI dan Polri perlu mewaspadai arus masuk kekuatan proxy dan hibrida yang bisa saja hadir memperkeruh keadaan dengan mengadu domba antar anak bangsa melalui informasi yang bersifat hoax bahkan post truth.

“Ini bahaya sekali karena masyarakat cenderung percaya kepada hal yang sesuai selera dan kepentingannya,” tambah doktor bidang komunikasi yang biasa disapa Nuning ini.

Hal lain yang dipandang perlu dilakukan TNI dan Polri, menurut Susaningtyas adalah pelibatan unsur masyarakat. Dia mengatakan, ini sesuatu keniscayaan.

“Hal ini sangat penting terlebih bila ada penyusupan teroris dari kelompok radikal. Sebagai catatan radikalisme itu bukan hanya dari kalangan muslim saja tapi dari agama lain juga memiliki probabilitas yang sama,” jelas mantan anggota Komisi I dan Komisi III DPR RI ini.

Susaningtyas mengingatkan bahwa negara harus menghormati hak warganegara dalam kehidupan berdemokrasi. Namun di sisi lain negara Indonesia yang berdasarkan hukum dan konstitusi tidak memiliki toleransi terhadap gerakan atau ormas yang bersendikan radikalisme dan intoleransi di bumi.

“Pihak aparat hukum hendaknya menindak tegas siapapun tanpa pandang bulu mereka yang melakukan gangguan keamanan meski tentu harus dalam koridor hukum. Pihak Badan Intelijen pun harus meningkatkan deteksi dini akan adanya pihak yang akan mengganggu keamanan secara lebih proaktif,” demikian Susaningtyas.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya