Pengangkatan 21 Penyelidik KPK Berpotensi Ditunggangi Kepentingan Politik

Pengangkatan 21 penyelidik menjadi penyidik di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sungguh memalukan. Pasalnya, proses perekrutan penyidik tidak melalui tahapan-tahapan atau mekanisme koridor hukum yang disepakati oleh KPK sendiri.

"Masa dalam menjalankan lembaga pemberantasan korupsi ini, KPK kalah sama anak SD. Anak SD saja pakek tes, masa penyidik KPK tak pakai tes. Ini aneh bin ajaib," kata koordinator aksi Barisan Penegak Keadilan (BPK) Ahmad di halaman Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/5).

Menurutnya, polemik yang terus berkutat dalam eksistensi KPK selama ini diduga kuat karena pengaruh hasrat politik yang sudah mengintervensi lembaga antirasuah tersebut.  

Hal itu mulai terlihat dari persoalan penyidik senior KPK Novel Baswedan disebut berafiliasi dengan salah satu partai politik, upaya mengembalikan penyidik Polri yang bekerja profesional kepada institusi, hingga perekrutan 21 penyidik yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"KPK terus membuat polemik. KPK seakan-akan bekerja tidak sesuai koridor hukum yang ada. KPK sebagai lembaga yang semangatnya menuntaskan persoalan korupsi mulai rapuh. Dengan demikian maka para koruptor bakal merajalela," tutur Ahmad.

Dia menambahkan, 21 penyidik KPK baru yang dilantik sebagai penyidik berpotensi ditunggangi kelompok tertentu dalam proses pemberantasan korupsi karena dituding tidak mahir dalam bidangnya.

"Mereka akan lebih mudah mengeksekusi kompititor lawan politik yang berafiliasi dengan KPK. Ini sangat berbahaya semua akibat KPK tidak netral," sebutnya.

Terakhir, Ahmad mendesak agar Komisi III DPR memanggil Ketua KPK Agus Rahardjo untuk mengevaluasi internal mereka yang sudah tidak kondusif lagi akibat perekrutan penyidik tanpa tes.