Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan yang diberikan kepada kreditor sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.
Di sistem hukum Indonesia, jaminan kebendaan benda bergerak yang bersifat non-possessory (tanpa penguasaan) itu didasarkan pada konsep bahwa kepemilikan atas benda bergerak tertentu yang dijaminkan debitur telah dialihkan secara kepercayaan kepada kreditur. Di mana debitur tetap diperbolehkan untuk menguasai dan menggunakan benda bergerak tersebut untuk keperluannya.
Begitu kata ahli hukum perdata dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Aria Suyudi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/5). Dia menjelaskan bahwa UU Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi kreditur untuk melakukan eksekusi jika debitur cedera janji.
“Bila terjadi cidera janji, berdasarkan Pasal 15 ayat 3 kreditur diperkenankan atas kekuasaannya sendiri untuk melakukan penjualan atas benda jaminan. Hal ini dapat pahami karena benda bergerak memiliki sifat yang mudah dipindah tangankan dan mudah dipisah atau ganti,†ungkapnya.
Eksekusi tanpa melalui pengadilan sebagaimana termaktub dalam jaminan fidusia merupakan praktik terbaik di dunia internasional. Contohnya di Australia, eksekusi jaminan bisa dilakukan serta merta oleh kreditur atau wakilnya.
“Pada Pasal 123 Personal Property Security Act 2009 mengatur bahwa Kreditur diperkenankan untuk menyita jaminan, dengan cara yang diperbolehkan oleh UU, jika debitur cidera janji dalam perjanjian penjaminan,†pungkasnya.
Sedana dengan itu, ahli hukum perdata dari Universitas Indonesia Akhmad Budi Cahyono menilai tidak semestinya pasal 15 ayat 2 dan 3 UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, pasal itu membuat jaminan berupa kebendaan dalam hal ini jaminan fidusia memiliki kekhususan dibandingkan jaminan lainnya untuk mengikat kreditur dan debitur.
Akhmad menjelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan sebuah jaminan khusus kebendaan yang mengikat antara kreditur dan debitur sejak jaman Belanda. Jaminan khusus kebendaan ini lebih mengutamakan kreditur sebagai penerima jaminan.
“Hak khusus yang diterima kreditur jaminan fidusia dibandingkan dengan kreditur lainnya sudah diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata,†tegasnya saat bersaksi di MK kemarin.
Salah satu karakteristik sebuah jaminan khusus kebendaan adalah mudah dalam pelaksanaan eksekusinya. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa dalam jaminan khusus kebendaan, debitur telah mengikatkan diri dengan kreditur untuk memberikan jaminan secara khusus kepada kreditur berupa benda yang dimiliki debitur.
“Tujuannya, untuk menjamin kewajiban debitur sesuai dengan perjanjian pokoknya jika debitur wanprestasi,†pungkasnya.
