Berita

Publika

Presiden Random

SENIN, 13 MEI 2019 | 01:01 WIB

REKAM jejak kebijakannya tak terstruktur. Cenderung acak, tidak konsisten, bahkan kontradiktif antara satu dan yang lain.

Suatu kali menyatakan banjir dan macet di Jakarta akan lebih mudah diatasi jika jadi presiden. Lalu setelah jadi presiden, ia berbicara tentang pentingnya reklamasi Teluk Jakarta yang diintegrasikan dengan Proyek Garuda atau Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) dengan dalih melindungi ibukota negara dari naiknya muka air laut akibat pemanasan global.

Namun kemarin tahu-tahu melompat ke helikopter dan survei lokasi ibukota negara yang baru di Kalimantan. Untuk menarik simpati publik, ia bahkan menyatakan proyek pindah ibukota ini tidak memakai APBN. (Lihat ini)

Sebuah gagasan yang terdengar heroik dan kreatif, tapi sebenarnya berbahaya. Bagaimana mungkin infrstruktur dan fasilitas publik diongkosi dari sumber-sumber privat yang tidak gratis dan membawa serta aneka kepentingan?

Mei 2015, di lokasi sawah milik anak usaha grup Medco di Merauke, Presiden Jokowi menyatakan hendak mencetak sawah satu juta hektar dalam tiga tahun. Pernyataan ini mengejutkan petugas pertanian dan pengairan di Papua.

Gagasan yang bombastis. Sebombastis permintaan Dayang Sumbi kepada Sangkuriang. Belum lagi warga adat yang khawatir tanahnya akan dirampas. Dan proyek itu memang terbukti gagal total.(Lihat ini)

Ada lagi program peremajaan kelapa sawit yang dimulai di Sumatera Selatan tahun 2017. Rekaman ini juga menunjukkan semangat Presiden mendorong monokulturisme. Petani harus seproduktif perusahaan. Ia tak peduli, bahwa basis produksi rakyat seharusnya tanaman multikultur agar tidak tergantung pada satu jenis tanaman dan rentan menghadapi fluktuasi harga.

Jika pun harus monokultur karena keterbatasan lahan, maka semestinya mereka didorong untuk menanam tanaman pangan. Bukan tanaman komoditi seperti karet atau sawit.

"Kalau perusahaan bisa 8 ton CPO per tahun, petani juga harus bisa 8 ton. Jangan 2 ton.," katanya, disambut tepuk tangan jajaran birokratnya. Ia bahkan muncul dengan gagasan fakultas kelapa sawit. Ini gagasan acak selanjutnya setelah meminta perguruan tinggi membuka jurusan meme.

Tak lama kemudian, harga sawit pun anjlok. Ia lalu dengan enteng minta petani ganti tanaman jengkol atau durian, seolah mereka punya lahan yang luas untuk melakukan transisi dari tanaman lama yang kurang menghasilkan, ke tanaman lain yang baru mulai bisa dipetik hasilnya 5-10 tahunan kemudian. (Lihat ini) 

Ini sama dengan program bombastis lainnya: mencetak 10 Bali baru dalam empat tahun untuk target 20 juta wisman di 2019. Dari Toba sampai Mandalika, dan Raja Ampat. Lalu dikoreksi sendiri karena realisasi baru sampai Toba dan Borobudur. Itupun dengan konsep mass tourism yang sarat masalah.(Lihat ini) 

Inkosistensi dan kebijakan acak lainnya adalah tentang pendidikan dan infrastruktur. Dua kliping berita digital ini cukup menggambarkan betapa tak terstrukturnya cara berpikir, prioritas, bahkan gagasan-gagasan yang saling bertabrakan.

"Jokowi: Negara Maju Utamakan Pendidikan, Bukan Pembangunan Infrastruktur" (Mei 2014, lihat ini)

"Hadiri Acara Kesehatan dan Pendidikan, Jokowi Minta Izin Bicara Infrastruktur" (Februari 2019, lihat ini)

Agar hanya tak baca judul. Ini kutipan-kutipan dari kedua berita tersebut:

"Sejak awal, saya sampaikan dalam membangun negara di mana pun, pendidikan harus nomor satu. Jangan pembangunan ekonomi atau pembangunan infrastruktur." (Mei 2014, Gubernur Jakarta)

“…Pemerintah selama 4,5 tahun terakhir memang fokus pada pembangunan infrastruktur. Menurut dia, infrastruktur ini sangat penting bagi daya saing Indonesia yang masih rendah ketimbang negara-negara tetangga.” (Februari 2019, Presiden RI).

Jika Anda lebih tekun menggeledah jejak digital pernyataan-pernyataannya terkait kebijakan pembangunan Presiden Jokowi, akan lebih banyak lagi hal-hal yang mencengangkan. Seperti soal izin investasi, tol laut, atau “BBM satu harga”.

Dengan rekam jejak seperti ini, saya khawatir, pidato pertamanya saat menginjakkan kaki di ibukota yang baru adalah tentang rencana pindah ibukota.

Dandhy Dwi Laksono

Independent film maker. Naskah diambil dari akun Facebook miliknya.


Populer

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Ketua Alumni Akpol 91 Lepas Purna Bhakti 13 Anggota

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:52

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Kantongi Sertifikasi NBTC, Poco F6 Segera Diluncurkan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 08:24

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Daftar Bakal Calon Gubernur, Barry Simorangkir Bicara Smart City dan Kesehatan Untuk Sumut

Selasa, 07 Mei 2024 | 22:04

Acara Lulus-Lulusan Pakai Atribut Bintang Kejora, Polisi Turun ke SMUN 2 Dogiyai

Selasa, 07 Mei 2024 | 21:57

Konflik Kepentingan, Klub Presiden Sulit Diwujudkan

Selasa, 07 Mei 2024 | 21:41

Lantamal VI Kirim Bantuan Kemanusiaan Untuk Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Selasa, 07 Mei 2024 | 21:33

Ketua MPR: Ditjen Bea Cukai, Perbaiki Kinerja dan Minimalkan Celah Pelanggaran!

Selasa, 07 Mei 2024 | 21:33

Anies: Yang Tidak Mendapatkan Amanah Berada di Luar Kabinet, Pakem Saya

Selasa, 07 Mei 2024 | 21:25

Ide Presidential Club Karena Prabowo Ingin Serap Pengalaman Presiden Terdahulu

Selasa, 07 Mei 2024 | 21:17

Ma’ruf Amin: Presidential Club Ide Bagus

Selasa, 07 Mei 2024 | 21:09

Matangkan Persiapan Pilkada, Golkar Gelar Rakor Bacakada se-Sumut

Selasa, 07 Mei 2024 | 21:04

Dua Kapal Patroli Baru Buatan Dalam Negeri Perkuat TNI AL, Ini Spesifikasinya

Selasa, 07 Mei 2024 | 21:00

Selengkapnya