Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai belum mampu memaksimalkan penyerapan anggaran dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan lembaga anti rasuah tersebut dalam rangka memberantas korupsi di Indonesia.
Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, KPK belum maksimal menyerap anggaran di mana rata-rata penyerapan anggaran KPK dari tahun 2015 hingga 2017 hanya sebesar 85,93 persen.
Sedangkan pada 2018, dalam laporan kinerja KPK menyampaikan bahwa penyerapan anggaran mencapai Rp 744,7 Milyar atau sekitar 87,2 persen.
"Hasil ini tentu cukup, bertolak belakang dengan permintaan penambahan anggaran KPK tiap tahunnya di mana pada 2019 KPK mengajukan anggaran sebesar Rp 1,9 triliun," ucap Kurnia Ramadhana, Peneliti ICW di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (12/5).
Permintaan anggaran pada 2019 oleh KPK digunakan untuk menyelesaikan 200 kasus yang ditangani. Namun, DPR RI hanya memberikan anggaran kepada lembaga anti rasuah itu sebesar Rp 813 miliar atau hanya sekitar 67 persen.
Sementara, pada tahun 2018 KPK mendapatkan anggaran APBN sekitar Rp 849 milyar, namun pendapatan anggaran dari penindakan terhadap pelaku korupsi hanya menghasilkan anggaran sebesar Rp 744,7 Milyar atau sekitar 87,2 persen.
Sehingga, ICW meminta kepada KPK untuk mendorong sistem yang lebih baik agar penyerapan anggaran dapat berjalan lebih maksimal.
"Penambahan jumlah anggaran sebaiknya diikuti dengan memaksimalkan penyerapan anggaran tersebut untuk program-program pencegahan dan pemberantasan korupsi. KPK perlu mendorong sistem agar penyerapan anggaran dapat berjalan lebih maksimal," tegasnya.
Selain itu, ICW menilai anggaran untuk kebutuhan pegawai dan operasional kantor lebih besar dibandingkan kedeputian yang lain dengan total rata-rata penyerapan sebesar 89,06 persen.
"KPK perlu fokus juga untuk memaksimalkan anggaran di sektor-sektor alokasi anggaran lainnya," pungkasnya.
