Praktisi: KPU Sebenarnya Bisa Cegah Gugurnya Petugas KPPS

Gugurnya petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilu serentak 2019 seharusnya dapat diantisipasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut praktisi kesehatan, Dhinda Nasrul, KPU seharusnya bisa membagi waktu kerja petugas KPPS.

"Kalau sudah tahu begitu (Pemilu) akan memakan waktu lama kan seharusnya sudah dibuat shift untuk petugas," ujar Dhinda dalam Indonesia Club bertema Tumbal Demokrasi di Bilangan Menteng, Jakarta, Minggu (12/5).

"Kami yang bekerja di bidang kesehatan saja ada shift, atau ada waktu jaga untuk pagi atau sore," imbuh Dhinda.

Selain shift kerja, Dhinda juga menyoroti tidak ada jaminan keamanan pangan bagi petugas KPPS yang bekerja di tengah perbedaan cara pandang dan kepentingan politik.

Hal tersebut dia contohkan seperti seorang kepala negara yang mendapat keamanan ekstra bahwa setiap makanan yang disajikan sudah aman dan bebas dari ancaman semacam racun.

"Sementara KPPS ini yang cuma dibayar Rp 500 ribu kemudian ditambah khawatir makan enggak ya, aman enggak ya, ini makanan dikasih orang," jelasnya.

Belum lagi, para petugas KPPS ini tidak diberikan upah tambahan untuk jam lembur. Padalal mereka bekerja sejak pagi hingga menjelang pagi kembali.

"Upah lembur kan tidak ada padahal jam kerja KPPS ini di luar batas kerja," tukasnya.