Berita

Rekapitulasi suara di Jatim/RMOLJatim

Politik

Banyak Kejanggalan, Saksi Prabowo-Sandi Tolak Tandatangani Rekapitulasi Suara Di Jatim

MINGGU, 12 MEI 2019 | 00:23 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Saksi dari Capres dan Cawapres 02, Prabowo-Sandi melayangkan keberatan dalam rekapitulasi Pemilu 2019 tingkat Provinsi Jawa Timur yang berakhir Sabtu (11/5).

Keberatan itu dilayangkan saksi Abdul Halim kepada pihak KPU Jatim lantaran permintaannya terkait sejumlah dokumen tidak dipenuhi oleh KPU.

"Kami sudah meminta dokumen C7 (daftat hadir peserta pemilu di TPS) dan dokumen A5 (surat pindah), tapi tidak digubris oleh KPU. Kami meyakini dokumen ini dihilangkan atau akan direkayasa," tegas Halim dilansir Kantor Berita RMOLJatim.


Beberapa keberatan lainnya yakni meningkatnya jumlah pemilih gangguan jiwa dan penyandang disabilitas yang baru diketahui saat rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota.

"Banyaknya orang gila dan disabilitas yang jumlahnya baru diketahui pada saat perhitungan di kabupaten. Banyaknya migrasi peserta pemilu yang tidak dilengkapi surat pindah," imbuhnya.

Masalah lain yang diutarakan Halim adalah dugaan pergantian kotak suara dengan surat suara, C1 Plano dan daftar hadir yang diduga akan dibuang atau diganti baru.

Kemudian adanya perubahan hasil rekap yang terjadi pada saat perpindahan dari TPS menuju ke rekap di tingkat kecamatan.

"Ada juga beberapa kabupaten malah terjadi dari hasil rekap di kecamatan menuju ke kabupaten," terangnya.

Yang lebih disayangkan, kata Halim, yakni rekomensasi Bawaslu Kota Surabaya untuk melakukan penghitungan suara ulang di 8.146 TPS tidak dilakukan sepenuhnya karena adanya intimidasi.

"Kalau di Kota Surabaya saja terjadi penggelembungan suara, bagaimana dengan kabupaten/kota lain di Jawa Timur," sesalnya.

Atas dasar itu, pihaknya telah meyepakati untuk tidak menandatangani berkas DC 1 dalam rekapitulasi di KPU Jatim.

"Kami saksi Paslon 02 tidak menandatangi berkas DC 1 Sebagai bentuk protes kami," tandasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya