Indonesia menekankan penghentian pembangunan pemukiman ilegal Israel di Palestina. Hal itu ditegaskan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi saat memimpin pertemuan informal dalam format Arria Formula di Markas Besar PBB, New York, Kamis (9/5).
“Terus berlangsungnya pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima,†ungkap Menlu Retno.
Menlu Retno menyampaikan bahwa saat ini pemukiman ilegal Israel terus bertambah dari yang semula 110 ribu pada tahun 1993 kini bertambah menjadi 620 ribu pada tahun 2017.
Kondisi ini dinilainya menunjukkan pemukiman ilegal Israel merupakan halangan besar bagi tercapainya perdamaian antara Israel dan Palestina dan harus dihentikan meskipun dinilai sulit.
"Meskipun situasi saat ini sangat suram, masyarakat internasional tidak boleh kehilangan harapan untuk dapat menyelesaikan konflik Palestina-Israel melalui perundingan dan dialog,†tutur Menlu Retno.
Menlu Retno pun menyampaikan tiga hal penting dengan bertambahnya pemukiman illegal Israel di Palestina
Pertama, pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina termasuk di Yerusalem Timur semakin memudarkan harapan solusi 2 negara.
Kedua, pembangunan pemukiman ilegal ini merupakan sumber dari berbagai pelanggaran hukum dan HAM terhadap rakyat Palestina.
Ketiga, masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk menghentikan kebijakan pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel.
"Untuk itu perlu ada tekanan yang besar dari masyasarakat internasional untuk menghentikan pemukiman ilegal Israel di Palestina. Salah satu upaya yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menetapkan Hari Solidaritas Internasional bagi korban pemukiman ilegal," tegasnya.
Diketahui, dalam pertemuan ini menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, yaitu aktivis gerakan perlawanan secara damai Palestina, Mohammed Khatib yang menyampaikan pandangannya melalui pesan video; ahli hukum internasional Universitas Ohio, Profesor John Quigley; pengacara dan aktivis HAM Emily Schaeffer Omer-Man dan Ketua Institut Arab – America, Dr. James Zogbi.
Selain itu, pertemuan “Arria Formula†merupakan salah satu bentuk pertemuan informal Dewan Keamanan PBB yang ditujukan untuk menelaah suatu isu yang dinilai rumit serta memerlukan terobosan dengan menghadirkan pakar-pakar narasumber melalui dialog interaktif.
Terlebih, Arria Formula di bawah Presidensi Indonesia merupakan salah satu bentuk perhatian khusus Indonesia pada isu Palestina, yang juga menjadi salah satu prioritas Indonesia sebagai keanggotaan DK PBB. Pertemuan dihadiri oleh seluruh negara anggota Dewan Keamanan PBB dan negara-negara anggota PBB lainnya serta perwakilan organisasi internasional dan badan-badan PBB.
Pertemuan Arria Formula ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan Presidensi Indonesia di DK PBB pada bulan Mei 2019. Beberapa kegiatan lainnya adalah Debat Terbuka mengenai Misi Perdamaian PBB, tanggal 7 Mei 2019, Debat Terbuka mengenai Perlindungan Penduduk Sipil saat Konflik Bersenjata, tanggal 23 Mei 2019, Pameran foto yang mengangkat tema “Investing in Peace†(Menabur Benih Perdamaian), tanggal 6-17 Mei 2019, serta Resepsi DIplomatik dan Pertunjukan Budaya Indonesia, tanggal 30 Mei 2019.
