Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dinilai telah kehilangan kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Hal tersebut disebabkan banyaknya permasalahan yang terjadi seperti dugaan kecurangan hingga banyaknya petugas KPPS yang meninggal.
Begitu kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi saat menjadi pembicara di acara diskusi publik yang bertema 'Membongkar Modus Operandi Kecurangan Pemilu' di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (9/5).
Adhie mengatakan, pergantian anggota KPU RI perlu dilakukan sebelum pengumuman hasil Pilpres pada 22 Mei 2019 guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu.
"Cara yang terbaik adalah mengganti sebagian atau seluruhnya anggota KPU dengan yang sebelumnya kan ada tujuh lagi yang sudah di
fit and proper test oleh DPR. Sehingga dengan demikian dengan adanya pergantian itu ada trust (kepercayaan) baru dari masyarakat," ucap Adhie Massardi.
Ia sadar jika proses pergantian anggota KPU RI harus memenuhi beberapa unsur. Namun Adhie menilai saat ini situasinya sudah darurat mengingat banyaknya masyarakat yang hilang kepercayaannya kepada KPU.
"Untuk (anggota) KPU bisa diganti, misalnya terlibat kejahatan langsung, kemudian ada korupsi, OTT, kemudian meninggal, itu bisa diganti. Tapi ini kan situasinya darurat, masyarakat kehilangan trust kepada KPU, maka harus ada tindak tegas dari pemerintah atau DPR atau DKPP atau bisa Bawaslu untuk mengganti sebagian atau seluruhnya anggota KPU sehingga ada
trust baru dari masyarakat," tegasnya.
Menurutnya, pengumuman hasil perhitungan suara Pilpres 2019 oleh anggota baru KPU akan menghindar konflik di tengah-tengah masyarakat. Sebab hingga kini masih banyak saling klaim kemenangan baik di kubu Jokowi-Maruf maupun Prabowo-Sandi. Terlebih banyak yang menilai hitungan KPU saat ini yang memenagkan 01 dinilai banyak curang.
"KPU hitung secara benar, nanti ada Paslon yang menang ada yang kalah. Berdasarkan keputusan penghitungan KPU yang baru, petahana tidak dipermalukan, dianggap curang," katanya.
"Kalau tetap KPU sekarang yang mengumumkan, misalnya taruhlah akhirnya mengeluarkan angka-angka yang sesuai dengan kehendak rakyat misalnya 02, tapi kan nanti KPU akan digugat oleh 01 kenapa dikalahkan. Tetapi kalau KPU baru dengan
trust yang memutuskan ini akan lebih elegan, menyelamatkan muka kedua belah pihak dan membuat rakyat menjadi tenang kembali," paparnya.
