Tim Hukum Nasional Bukti Ada Masalah Serius Di Kemenko Polhukam

Tim Hukum Nasional yang bertugas untuk mengawasi pernyataan para tokoh nasional seharusnya tidak dibentuk. Ini mengingat pemerintah, dalam hal ini Kemenko Polhukam, memiliki perangkat lengkap untuk menindak kasus hukum

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun menilai bahwa keberadaan tim yang berisi 24 profesor, ahli hukum pidana, dan tata negara itu justru menunjukkan kemenkopolhukam tidak percaya diri mengatasi masalah hukum.

“Tim ini menunjukkan ada persoalan serius di kemenkopolhukam, yang kemudian tidak cukup percaya diri mengatasi masalah ini, hingga kemudian membentuk tim,” tegasnya dalam talkshow di TVOne sesaat lalu, Kamis (9/5).

Sekretaris Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam, Adi Warman kemudian menyergah pernyataan Ubaidillah itu. Menurutnya, tim dibuat karena etikad baik. Di mana saat ini aparat selalu disalahkan baik saat bertindak maupun tidak bertindak.

“Maka perlu pendapat ahli hukum. Ini ada unsur politik atau tidak. Kapasitas mereka juga cuma beri rekomendasi,” kata Adi.

Jawaban Adi, kata Ubed, justru keliru. Menurutnya, aparat penegak hukum yang takut disalahkan saat melakukan penindakan justru memperlihatkan adanya kesalahan.

“Kalau ada publik menyalahkan terus penegak hukum nggak percaya diri, itu persoalan,” pungkasnya.