Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Ilham Bintang menerima klarifikasi Menko Polhukam Wiranto terkait penutupan media.
Ilham bahkan menyebut, Wiranto telah kembali ke jalan yang benar ketika menjelaskan bahwa media yang akan ditutup adalah media sosial yang melanggar hukum.
"Saya terkejut kemudian Pak Wiranto kembali ke jalan yang benar. Karena sebelumnya ada sekian banyak media melaporkan seperti itu (Wiranto ingin menutup media, red). Dan tidak mungkin media pers salah melaporkan itu," katanya dalam Program Dua Sisi TVOne, Kamis (95).
"Tapi kita terima lah klarifikasi tersebut," lanjutnya.
Ilham Bintang melanjutkan, Wiranto sebenarnya adalah sosok yang demokratis. Hal ini ia ketahui bahkan ketika Wiranto masih menjabat sebagai Pangdam Jaya di era Orde Baru.
Saat itu, Ilham bercerita, sekitar tahun 1994/1996, Wiranto menggelar semacam diskusi dengan sejumlah elemen, seperti wartawan, di mana dirinya masih sebagai wartawan dan pengurus PWI Jaya.
"Beliau lah (Wiranto, red) yang mencetuskan bahwa apa yang dilakukan pemerintah salah, karena melarang demonstrasi dan unjuk rasa. Padahal dalam konstitusi pasal 28, hak menyampaikan pendapat itu sah, tertinggi konstitusi itu," tuturnya menirukan pernyataan Wiranto kala itu.
"Bayangkan, justru di pemerintahan Presiden Soeharto, lahir pemikiran seperti itu," lanjutnya.
Lebih lanjut, Ilham Bintang juga mengaku telah mengingatkan Wiranto bahwa sejak Reformasi, pers tidak boleh mendapat intervensi dari pemerintah. Wartawan, menurutnya, boleh dihukum, hanya saja oleh penegak hukum, bukan pemerintah.
Sebelumnya, Wiranto menegaskan penutupan yang dimaksud adalah kepada media sosial, bukan media massa ataupun pers.
Terkait langkahnya yang ingin memantau pemikiran dan omongan tokoh, Wiranto menyebut hal bukan cerminan otoritarianisme.
"Ini bukan kembali ke Orde Baru. Kita memberikan kebebasan, tapi kebebasan yang tidak mengganggu kebebasan orang lain. Kebebasan yang tidak menimbulkan sesuatu yang mengancam keamanan nasional," sebutnya.
