Berita

Jokowi dan Prabowo/Net

Politik

Redam Polarisasi, Capres Terpilih Perlu Bentuk Kabinet Rekonsiliasi

KAMIS, 09 MEI 2019 | 19:34 WIB | LAPORAN:

Calon presiden dan calon wakil presiden yang nanti terpilih diharapkan dapat membentuk kabinet rekonsiliasi nasional untuk meredam polarisasi Pilpres 2019. Kabinet itu harus berisi tokoh-tokoh terbaik dari masing-masing kubu.

Pengamat politik Indobarometer Muhammad Qodari menjelaskan bahwa pembentuk kabinet tersebut harus dilakukan untuk merajut kembali persatuan dan kesatuan antar kedua pendukung pasangan calon yang sempat terkoyak selama Pilpres 2019.

"Saya mengusulkan untuk kabinet Pak Jokowi 2019-2021 kalau memang menang, atau dua duanya lah, mau Pak Jokowi, Pak Prabowo, itu semua partai yang ada itu masuk kabinet. Jadi kabinet rekonsiliasi total," kata Qodari kepada wartawan, Kamis (9/5).


Langkah itu menurutnya bukan tentang bagi-bagi kekuasaan. Melainkan memprioritaskan upaya merekatkan merekatkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa sehubungan dengan polarisasi Pilpres 2019 yang tinggi.

"Jadi untuk meredam jangan sampai situasi kondisi yang makin lari ujung ke ujung ini, makin ke kanan ke kiri makin jauh," pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya