Belum Ada Perintah Resmi, Alasan Demokrat Tak Tanggapi Wacana Pansus Pemilu

Anggota Fraksi Partai Demokrat masih bungkam dalam menanggapi wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pemilu. Ini lantaran belum ada perintah resmi dari elite partai.

Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron mengatakan pihaknya harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan fraksi, sebelum memberikan pendapat tentang itu. Karena belum berkonsultasi, maka pihaknya pun belum bisa memberikan kepastian.

“Apakah fraksi menyetujui dilakukannya atau dibentuknya pansus," tegas Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (9/5).

Pansus Pemilu sendiri belum terbentuk. Usulan tentang itu baru mulai diwacanakan oleh anggota DPR dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah dalam interupsi di rapat paripurna kemarin, Rabu (8/5).

Menurut Ledia, Pansus penting untuk mencari tahu tentang penyebab dari meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan kesalahan input pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU RI.

Bak gayung bersambut, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menimpali dengan interupsi. Menurut dia, pembentukan pansus sangat dibutuhkan.

PKS dan Gerindra bersama-sama Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) tergabung dalam koalisi pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun, dalam rapat paripurna itu, belum ada satupun anggota Fraksi Demokrat dan PAN yang angkat suara.

Lebih lanjut, Herman memastikan bahwa pihaknya akan langsung menyetujui jika ada perintah dari partai ataupun fraksi. Hal itu karena Komisi II terlibat langsung dalam pemilu.

"Tentu terkait dengan pemilu saat ini, pansus bisa sebagai media untuk mendalami berbagai hal yang saat ini menjadi spekulasi di masyarakat," pungkasnya.