Eks Ketua Komnas HAM Desak Pemerintah Ungkap Penyebab KPPS Gugur

Fenomena petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah harus segera bertanggung jawab, bahkan menyatakan fenomena ini sebagai duka nasional.

Begitu kata Mantan Ketua Komisi Nasional HAM Hafid Abbas saat ikut dalam pernyataan sikap Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa di kantor pengacara Elza Syarief, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/5).

Dia mengingatkan bahwa sesuai UU 1945 pada pasal 28I ayat 4, negara bertanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, pemenuhan, dan penegakan HAM.

"Semua pihak bertanggung jawab disebut oleh UU dan konstitusi, terutama pemerintah aparat pemerintah teruslah bertanggung jawab terhadap realitas yang ada," papar dia.

Menurutnya, dunia internasional akan bertanya-tanya mengenai penyebab pasti petugas KPPS  yang gugur dalam pemilu mencapai lebih dari 400 orang.

"Kenapa tiba-tiba dalam waktu singkat hampir bersamaan 544 ini meninggal, ada 3.788 sakit. Bisa saja besok atau sejam lagi bertambah lagi. Kalau ini tidak diungkap ada dampaknya," tegasnya.

Hafid juga khawatir ke depan tidak ada lagi masyarakat yang mau menjadi anggota KPPS. Sebab, mereka dibayang-bayangi ketakutan akan kematian massal.

"Bisa gelap proses demokrasi. Tidak mau ikut menjadi panitia pemilu ada atau apapun bentuknya. Korbannya terlalu banyak," tuturnya.

Kepada siapapun itu, Hafid menekankan negara harus melindungi dan menjunjung tinggi kemanusiaan.

"Siapapun yang mencintai negeri ini harus turun. Memberi perhatian pada nilai kemanusiaan. Melindungi segenap bangsa indonesia seluruh tumpah darahnya. Tidak boleh ada WNI yang ada tetesan darah pada dirinya. Negara hadir melindungi. Paham konstitusi siapa pun harus menjunjung tinggi kemanusiaan," tandasnya.