Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut nasib dari Ketua Deputi Penindakan, Irjen Pol Firly tergantung pada keputusan Deputi Bidang Pengawasan Intenal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM).
Keputusan tersebut yang akan menentukan apakah nantinya Firly akan tetap menjabat sebagai Ketua Deputi Penidakan atau sebaliknya.
"Pak Firly sekarang sedang masuk di Deputi PIPM, biar bekerja, kita tunggu hasilnya, nanti berdasarkan hasil itu kita akan melakukan apa rekomendasi," ungkap Agus Rahardjo kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/5).
Agus menuturkan, keputusan dari Deputi PIPM itu yang akan menentukan nasib Firly dalam tengat waktu 10 hari kedepan. Karenanya, ia meminta semua pihak untuk menunggu hasil keputusannya nanti.
Agus menuturkan, keputusan dari Deputi PIPM itu yang akan menentukan nasib Firly dalam tengat waktu 10 hari kedepan. Karenanya, ia meminta semua pihak untuk menunggu hasil keputusannya nanti.
"10 hari, bukan tanda tangan penugasannya, baru saya tanda tangan kan jumat yang lalu," kata Agus.
Sebelumnya, berbagai petisi bermunculan dari penyidik di internal KPK. Mulai dari puluhan penyidik yang menuntut pimpinan KPK dianggap tebang pilih dalam menangani kasus tertentu hingga ada yang menuding pimpinan KPK telah menabrak aturan karena telah melantik sebanyak 21 penyidik tanpa tes.
Belakangan diketahui dua kelompok penyidik yang melayangkan petisi itu dari dua latar belakang, yakni penyidik yang bersal dari Polri dan penyidik yang berasal dari Wadah Pegawai KPK.
Terkait hal itu, Agus menegaskan bahwa pimpinan KPK telah menjalankan aturan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Bahkan, Agus mengaku telah bertemu dengan Polri menyoal hal tersebut.
"Kemarin kita sudah ketemu dengan seluruh penyidik Polri, kita sudah undang dan kita sampaikan bahwa sebetulnya program mereformasi birokrasi di internal KPK itu sangat banyak. Jadi sama sekali kalau kita mau membawa penyelidik 21 itu bukan kita menari di atas gendangnya faksi yang tertentu, bukan. Ini lama, program lama," demikian Agus.
Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief menambahkan, pihaknya memastikan bahwa tidak ada sama sekali upaya pimpinan KPK untuk membersihkan unsur Polri di internal KPK. Menurut Laode hal itu hanyalah semata karena miss komunikasi.
"Sudah dibicarakan. Saya pikir hanya akibat komunikasi saja, antara pimpinan dan penyidik Polri, kita sudah bicarakan kemarin. Mereka pikir akan disetop penyidik dari Polri. Tidak ada rencana seperti itu. Bahkan kita barusan kan merekrut, tinggal wawancara lagi, tetapi kan keseimbangan bukan cuma dari Polri tetapi dari internal KPK juga," demikian Laode menambahkan.
