Wacana pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Tengah memerlukan banyak pertimbangan, salah satunya adalah mengenai faktor lingkungan.
Pemindahan ibukota diharapkan tidak mengganggu keseimbangan keberadaan hutan lindung dan hutan konservasi di sana.
Terganggunya keseimbangan dikhawatirkan dapat menimbulkan munculnya potensi konflik lahan.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Muhammad Diheim Biru mengatakan, berkaca pada periode pemerintahan daerah sebelumnya, tahun 2003-2015, banyak menguras lahan hutan secara cuma-cuma. Sebab, pembatasan lahan tidak terencana dengan baik.
"Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu sangat berhati-hati dalam menentukan tata batas wilayah tersebut. Adanya batas yang jelas akan memastikan ketersediaan besaran lahan hutan untuk dimanfaatkan bertahun-tahun ke depan," ujar Diheim melalui siaran pers CIPS yang diterima redaksi, Kamis (9/5).
Diheim menambahkan, kawasan hutan tersebut juga berfungsi sebagai kawasan penyangga yang berfungsi untuk mencegah bencana alam seperti tanah longsor, sedimentasi sungai, dan banjir ketika curah hujan tinggi.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengusulkan untuk membagi kawasan non hutan menjadi 45 persen.
"Namun, sebaiknya besaran pembagian tersebut perlu dipertimbangkan kembali apakah sudah termasuk untuk ibukota juga di dalamnya. Hal ini penting karena melihat ketersediaan sumber daya alam yang terus menipis karena tuntutan ekonomi," jelasnya.
Faktor kedua, lanjut Diheim, adalah tumpang tindihnya lahan masyarakat dan hutan produksi yang bisa dikonversi (HPK) perlu dimaksimalkan.
Diheim memaparkan, Pulau Kalimantan sudah banyak mengalami konflik lahan akibat efek samping dari pemberian izin eksploitasi lahan. Misalnya saja, eksploitasi pertambangan yang tidak sepenuhnya lolos AMDAL dan perkebunan sawit yang sudah beroperasi tanpa ada persetujuan yang menyeluruh dengan masyarakat.
Oleh karena itu, menurut dia, untuk memastikan pulau Kalimantan merupakan pilihan yang baik, perlu ada pertimbangan yang matang secara perlahan yang mengacu pada faktor sosial, ekonomi, dan teknologi yang terbaik bagi nusantara.
"Pemindahan ibu kota dari Jakarta perlu terencana dengan matang untuk jangka panjang, dan penempatan didesain secara adaptif dan memitigasi segala pembuangan sumber daya alam," tandasnya.
