Berita

Massa aksi KMP/Net

Hukum

KPK Harus Responsif, Segera Pecat Penyidik Yang Berafiliasi Partai Politik

SELASA, 07 MEI 2019 | 16:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Massa aksi yang mengatasnamakan diri sebagai Korps Merah Putih (KMP) mendesak pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memecat Novel Baswedan sebagai penyidik.

Alasannya, Novel diduga sudah melanggar peraturan dan etika di lembaga antirasuah, yaitu disebut-sebut dekat dengan salah satu partai politik.

"KPK harus responsif, sekarang sudah banyak desakan rakyat bahwa Novel harus dipecat karena sudah berpolitik," kata Koordinator KMP, Mas Latu di halaman Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/5).


Pihaknya mempertanyakan alasan KPK yang terkesan mengistimewakan Novel. Sebab tidak pernah dilayangkan teguran apalagi sanski tegas. Padahal, sudah berulang kali Novel bersinggungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan politik.

Mulai dari disebut akan dicalonkan sebagai Jaksa Agung jika Prabowo-Sandi menang Pilpres. Hingga foto bersama pendukung Prabowo-Sandi sembari mengacungkan pose dua jari. Dan yang paling heboh, Nivel disebut-sebut dekat dengan Partai Gerindra.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengklaim Novel memiliki kedekatan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Bahkan Wakil Ketua Umum Gerindra lainnya Arief Puyuono menyebut Novel sebagai "orang kita".

Dalam aksi KMP, mereka menyerahkan seekor ayam betina ke KPK. Hal ini sebagai simbol meminta KPK agar bertindak berani bagaikan macan jangan seperti ayam.

"KPK ini terkesan lebih takut Novel ketimbang amarah rakyat. Siapakah Novel ini sehingga KPK sampai tidak berani memprosesnya," ujar Mas Latu.

Ditambahkan, saat ini marwah KPK sedang berada di ujung tanduk. KPK dipandang terseret dalam pusaran politik praktis. Bahkan dari semua tindak tanduk politik yang bersingungan dengan Novel, mulai membuat rakyat pesimis dengan kinerja KPK.

Oleh Novel, semua tuduhan itu sudah dibantah. Menurutnya, jika ada tuduhan seperti itu, sama saja menghina KPK tidak berintegritas.

Dijelaskannya, semua pihak yang bekerja di KPK saling melengkapi dan saling mengawasi. Tidak ada satu bidang kerja yang membawahi semua pekerjaan. Akibatnya, mustahil jika ada satu orang yang menyetir penanganan suatu perkara tertentu.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Gus Ipul Cek Perkembangan Siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama Manado

Jumat, 12 Juni 2026 | 00:14

Pegawai Imigrasi Jaksel Tingkatkan Kemampuan Jurnalistik dan Kehumasan

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:46

Pengawasan MBG Harus Diperkuat Usai Dadan Dkk Dicokok Kejagung

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:28

Pemerintah Sepakati Kerangka RAPBN 2027, Pertumbuhan Ekonomi Dibidik 6,5 Persen

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:02

Piala AFF U-19: Drama VAR Kubur Impian Garuda Muda ke Final

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:56

Mahasiswa Jabar Turun ke Jalan Suarakan RUU Polri dan BBM

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:24

PLN Berhasil Operasikan Tower Emergency, Sistem Kelistrikan Sumut Kembali Normal

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:14

Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tetap, Pertamax Naik Ikuti Harga Pasar

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

Target Pendapatan Dipatok Naik, DPR Restui Minuman Manis Kena Cukai

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

PLN Pulihkan Sistem Kelistrikan Sumatera Utara 72 Jam Lebih Cepat

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:02

Selengkapnya