TIMUR Tengah yang secara tradisional menjadi jantung dunia Islam, kini terfragmentasi ke dalam banyak faksi dan friksi. Pertama, negara-negara Arab yang pro-Iran vs anti Iran. Negara-negara pro-Iran seperti Irak, Suriah, dan Lebanon disamping diikat oleh kepentingan politik kekuasaan, juga dipererat oleh ideologi yang berakar pada faham keagamaan Syiah.
Di sisi lain, mereka yang anti Iran yang dimotori oleh Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab, didukung oleh Amerika dan Israel. Mereka diikat oleh kekhawatiran akan kekuatan militer dan politik negri Mullah ini, akan mengancam kepentingan politik, ekonomi, bahkan eksistensi negara zionis Israel.
Kedua, fragmentasi kelompok pro-demokrasi vs anti demokrasi. Kelompok pro-demokrasi dimotori oleh Qatar dan Turki, sementara yang anti demokrasi dimotori oleh Mesir yang didukung oleh Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab.
Kelompok ketiga adalah negara-negara yang terfragmentasi di dalam negrinya sendiri, akibat sulitnya menemukan formula bagaimana keuasaan harus dibagi. Yaman, Libia, Aljazair, dan Sudan termasuk dalam kategori ini. Masalah yang dihadapi oleh negara-negara ini, walaupun muncul secara alamiah karena faktor di dalam negri, akan tetapi tidak bisa dilepaskan dari pengaruh langsung maupun tidak langsung akibat faktor eksternal, baik akibat fragmentasi regional kelompok pertama ataupun kedua.
Parahnya fragmentasi yang dialami, menyebabkan sejumlah pemimpin seperti di Mesir dan Saudi Arabia, yang merupakan dua pemain kunci di kawasan Timur Tengah, demi kepentingan pribadi ataupun kelompok terkait kekuasaan di dalam negri, rela mengorbankan Palestina dan mendekat ke Israel.
Dalam kondisi seperti ini, Indonesia sebagai negara Muslim dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, memiliki peluang untuk tampil membela kepentingan ummat Islam secara keseluruhan, dalam percaturan politik dan ekonomi di tingkat global.
Indonesia memiliki sejumlah modal yang tidak dimiliki negara Muslim lain. Pertama, masalah dalam negri baik secara politik maupun ekonomi, relatif stabil dibanding banyak negara Muslim lain. Demokrasi di Indonesia, cukup membanggakan, walau masih jauh dari ideal. Ketiga, Indonesia punya hubungan baik dengan semua negara Muslim yang kini sedang bertikai di Timur Tengah. Keempat, Indonesia dipercaya baik oleh negara muslim maupun non muslim di seluruh dunia, termasuk negara-negara yang kini cukup besar pengaruhnya di tingkat global, seperti Amerika, Rusia, dan Tiongkok.
Dukungan banyak negara yang menyebabkan terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, tentu tidak bisa dilepaskan dari harapan mereka terhadap para pemimpin negri ini. Sebagai anggota DK PBB, Indonesia tidak perlu membuat target yang muluk-muluk, mengingat rumitnya persoalan yang dihadapi PBB, dan sulitnya masalah yang dihadapi untuk Ummat Islam.
Adapun agenda yang perlu mendapatkan prioritas diantaranya: Indonesia perlu fokus dan konsisten membela bangsa Palestina dalam menuntut kemerdekaannya, dengan tetap berpijak pada two states solution yang memiliki landasan sangat kokoh, disamping mendapat dukungan sangat luas dalam sekala global, termasuk dari negara-negara Eropa. Perlu disadari bahwa masalah Palestina merupakan isu sentral di Timur Tengah dan dunia Islam secara keseluruhan.
Selain itu, jalan damai perlu terus didengungkan dan dikedepankan, untuk melawan narasi perang yang terus digaungkan, terutama oleh Israel dan Amerika. Masyarakat yang normal dan sehat, pasti menyukai ketentraman dan kedamaian. Apalagi jika Indonesia bisa menjadi penengah, diantara negara-negara Muslim yang bertikai, tentu akan menjadi prestasi yang luar biasa.
Yang tidak boleh dilupakan, pendekatan multilateralisme yang menjadi landasan berdirinya PBB, dan menjadi pijakan operasional lembaga ini bekerja, harus dijaga dan secara konsisten digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul diantara anggotanya.
Israel dan Amerika saat ini, berusaha menggantikannya dengan prinsip unilateralisme. Jika prinsip ini berkembang, maka masyarakat global akan kehilangan pegangan. Akibatnya kekacauan akan terjadi, dengan berbagai akibatnya yang tak terbayangkan.
Di sinilah makna penting keberadaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa, semoga saja para diplomat kita khususnya yang berada di Kemenlu dan yang bertugas di PBB mampu melaksanakan tugas besar yang mulia ini.
Penulis adalah pengamat politik Islam dan demokrasi
