Berita

mantan politisi PPP Ahmad Yani bersama timnya menyambangi Bawaslu/Net

Politik

Mantan Politisi PPP Desak Bawaslu Tetapkan Pemilu Curang Secara Nasional

JUMAT, 03 MEI 2019 | 10:17 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Mantan politisi PPP, Ahmad Yani mengaku sedikit lega dengan perjuangannya mengungkap tindak kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2019.

Setelah beberapa kali menyambangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, akhirnya aduannya terkait dugaan kecurangan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif.

"Sudah dua kali kami ke Bawaslu menyerahkan bukti kecurangan pemilu, termasuk meminta Bawaslu untuk melihat proses input data di KPU. Alhamdulillah Bawaslu RI merespon positif (dengan) mendatangi KPU," kata Ahmad Yani di akun Twitternya, Kamis (2/5).


Bukan tanpa alasan, ia menilai aplikasi Situng KPU banyak terjadi kesalahan input data. Bawaslu sebagai badan pengawas pun dinilai perlu untuk memantau langsung penghitungan yang dilakukan KPU.

Di sisi lain, ia berharap Bawaslu bisa mengabulkan tuntutannya untuk menetapkan pemilu 2019 berlangsung curang.

"Dengan bukti itu, permintaan utama kami, Bawaslu menyatakan pemilu curang secara nasional," tutup pria yang saat ini bergabung dengan Partai Bulan Bintang (PBB) ini.

Sebelumnya, tim relawan IT BPN juga telah melaporkan temuan ribuan kesalahan entry data pada aplikasi Sistem Penghitungan Suara (Situng) KPU ke Bawaslu.

Setidaknya, tim IT BPN telah menemukan 13.031 kesalahan entry data yang diperoleh dari 225.818 TPS dengan total kesalahan sebanyak 5.7 persen.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya