Berita

Pakar Ilmu Pemerintahan, Prof Ryaas Rasyid/Net

Politik

Prof Ryaas Rasyid: Saya Curiga Pihak Istana Ada "Main" Dengan KPU

RABU, 01 MEI 2019 | 22:38 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pakar Ilmu Pemerintahan, Prof Ryaas Rasyid mempertanyakan sikap Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf yang terkesan membela mati-matian Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tengah banyaknya kecurangan yang diduga dilakukan KPU.

Melihat sikap kubu 01, ia menduga ada maksud tersembunyi di balik pembelaan kepada lembaga pimpinan Arief Budiman itu.

“Mencermati semakin luasnya indikasi dan bukti permainan di KPU, saya jadi mikir kalau emang dari awal ada rencana tim 01 atau Istana main di KPU,” kata Prof Ryaas dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/5).


Padahal, logikanya seluruh peserta pemilu menginginkan lembaga penyelenggara bersikap netral dan profesional.

"Tapi apa yang terjadi adalah tim 01 malah jadi pembela KPU secara mati-matian setiap kali dikritisi, terutama oleh tim 02. Lihat saja bagaimana mereka berbusa-busa menilai kritik ke KPU sebagai upaya delegitimasi," lanjutnya.

Oleh karenanya, mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini curiga jika memang kubu 01 benar-benar ada 'main'.

“Puncak dari kurangnya pengondisian (kalau memang ada rencana permainan) adalah penolakan Jokowi terhadap usul agar mengambil cuti. Walau tidak diperintahkan UU, tapi demi pengondisian permainan (sekali lagi kalau memang ada rencana itu) kan bisa menarik simpati masyarakat kalau berinisiatif sendiri minta cuti,” lanjut Prof Ryaas.

Ia melanjutkan, cuti atau non-aktif selama kampanye hingga penghitungan di KPU efektif dijadikan alasan menolak tuduhan curang mengingat posisinya sebagai kepala negara.

“Bukankah JK (Jusuf Kalla) bisa bermain lebih halus kalau memang diikutkan dalam rencana permainan di KPU? Dengan begitu Jokowi bisa mengelak dari tuduhan intervensi KPU, bisa cuci tangan. Sekarang dengan dia (Jokowi) nggak mundur, mudah banget dicurigai dan dituduh gunakan kekuasaan untuk tekan KPU,” tandasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya