Berita

Putih Sari/Net

Politik

Merugikan Buruh, Gerindra Berjuang Ubah PP78/2015

RABU, 01 MEI 2019 | 17:02 WIB | LAPORAN: TUAHTA ARIEF

. Pemerintah harus menyelesaikan segala persoalan mengenai ketidakadilan yang masih menimpa para buruh Indonesia. Salah satunya adalah mengubah Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang pengupahan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo.

"Saya bersama Gerindra terus memperjuangkan adanya perubahan pada PP78/2015. PP tersebut merugikan buruh. Mereka (buruh) seperti kehilangan kekuatan dan hak mereka," ujar  Putih Sari, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra.

Menurut Putih, permasalahan kesejahteraan buruh merupakan isu yang tidak ada habisnya. Penegakan hukum dan pengawasan yang lemah terhadap hak-hak buruh menjadi persoalan klasik yang tidak kunjung tuntas.


"Setiap tahun ada hari buruh, namun banyak buruh yang masih belum mendapatkan haknya atau mendapat keadilan,” jelas anggota Komisi IX DPR RI dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (1/5).

Putih menegaskan, bahwa dirinya akan terus berjuang demi keadilan para buruh di Indonesia. Mereka harus makan, memiliki keluarga untuk dinafkahi, dan anak untuk disekolahkan.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya