Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono/Net
Waketum DPP Gerindra, Arief Poyuono meminta kepada ribuan buruh yang akan menggelar aksi Mayday, 1 Mei mendatang turut menyuarakan dugaan kecurangan Pemilu yang menguntungkan paslon 01, Jokowi-Maruf.
"Mayday buruh harus suarakan hasil Pilpres yang curang. Sebab kalau pemerintahan dihasilkan dari hasil pemilu curang, nasib dan kesejahteraan buruh tidak akan bisa berubah," kata Arief dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (30/4).
Tak mau dianggap menunggani buruh dengan kepentingan politik, Arief justru menilai posisi buruh dengan kecurangan pemilu sangan relevan jika dilihat orang-orang yang berada di balik Jokowi.
"Kecurangan-kecurangan Pilpres yang ditujukan untuk menguntungkan Pasangan 01 tak lepas dari peran besar pemilik modal di Indonesia yang selama ini tidak menginginkan kesejahteraan buruh di Indonesia,"
Salah satu yang ia contohkan adalah penerapan PP 78 oleh Presiden Jokowi yang dinilai merugikan buruh.
"Begitu juga dengan Perpres TKA atau Perpres 20/2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) menjadi bentuk peraturan yang tidak berpihak pada TKI dan membuka pintu lebar-lebar bagi pekerja asing ke Indonesia," imbuhnya.
Padahal, kata Arief, tujuan utama menarik investor asing ke dalam negeri adalah membuka lapangan kerja seluas-luasnya kepada tenaga kerja dalam negeri. Namun hal itu tak terjadi di pemerintahan Jokowi.
Di sisi lain, ia juga sempat menyentil para petinggi ormas buruh yang gemar berhubungan dengan Jokowi.
"Bagi pimpinan buruh yang masih senang diundang ke Istana Presiden serta suka foto-foto sama Presiden, lupakan saja. Karena mereka semua hanya akan mendapatkan angin-angin surga saja dari Presiden dan nasib kaum buruh tidak akan pernah tercipta," paparnya.
Menyinggung soal hari buruh, aktivis buruh ini juga mengingatkan kepada pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebelumnya menjadi sorotan saat kampanye Pilpres untuk melawan elite politik.
"Kami menyerukan pegawai BUMN dan direksi untuk berani melawan tekanan para elite politik dan politisi Senayan jika ada yang menginginkan berbisnis dengan cara-cara melanggar hukum. Nanti nanti akan jadi korban Tipikor, seperti kasus Dirut PT PLN dan kasus amplop cap jempol Bowo Pangarso," tandasnya.
