Berita

Komandan Gabungan Relawan Demokrasi Pancasila (Garda Depan), Lieus Sungkharisma/Net

Politik

Lieus Sungkharisma: Tak Pantas Mahfud MD Mendikotomi Daerah Pendukung Capres

SENIN, 29 APRIL 2019 | 15:50 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pernyataan Mahfud MD tentang pendukung Prabowo-Sandi berasal dari daerah-daerah Islam garis keras terus menuai reaksi.

Meski sudah mengklarifikasiya, namun pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu dinilai ceroboh dan membuat suasana pasca Pemilu semakin tidak kondusif.

“Ini blunder. Pernyataan Pak Mahfud sungguh sangat blunder. Di tengah situasi panas pasca Pemilu dan Pilpres yang penuh kontroversi, dia malah mengeluarkan pernyataan yang sangat tidak bijak dan memperkeruh suasana,” ujar Komandan Gabungan Relawan Demokrasi Pancasila (Garda Depan), Lieus Sungkharisma, Senin (29/4).


Menurut Lieus, tidak sepatutnya pernyataan mendikotomi dukungan untuk pasangan calon presiden 01 dan 02 itu keluar dari mulut seorang mantan Ketua MK yang bahkan sedang menjabat sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bentukan Presiden Jokowi.

“Pak Mahfud mestinya bijak membaca situasi politik. Pernyataan itu sangat sensitif dan berpotensi memecah belah persatuan bangsa,” lanjut Lieus.

Apalagi, tambah Lieus, sejak Indonesia merdeka sampai ia aktif dalam organisasi kepemudaan di era Presiden Soeharto, belum pernah dirinya mendengar ada pembagian daerah seperti yang dimaksudkan Mahfud MD itu.

“Bahkan sampai era Presiden SBY, saya belum pernah mendengar daerah-daerah di negeri ini dipilah-pilah menjadi yang sana daerah Islam garis keras dan yang sini Islam garis lembek atas dasar dukungan penduduk daerah itu terhadap calon presiden seperti yang dimaksudkan Pak Mahfud itu,” ujarnya.

Lieus mengaku tak paham maksud pernyataan. Namun ia menilai pernyataan itu bukan pernyataan spontan.

“Ingat, Pak Mahfud itu profesor, ahli hukum dan guru besar. Dia juga pernah menjadi menteri dan Ketua Mahkamah Konstitusi,” kata Lieus.

Karena itulah Lieus mengaku termasuk salah seorang yang terkejut dan menilai pernyataan itu tak pantas diutarakan seorang anggota Dewan Pengarah BPIP.

“Narasi yang digunakan Pak Mahfud jelas-jelas ingin mendikotomi para pendukung Capres. Padahal kita semua adalah satu bangsa dan dukungan terhadap pasangan Capres hanyalah kepentingan politik lima tahunan belaka. Seharusnya Pak Mahfud mendinginkan suasana, bukan malah memperkeruh dan membuatnya bertambah panas,” jelas Lieus.

Seperti diketahui, Prof. Mahfud MD mengeluarkan pernyataan itu saat mengomentari hasil sementara Pilpres 2019 di salah satu stasiun TV. Ia mengidentifikasi kemenangan Prabowo-Sandi adalah di daerah-daerah yang dulu penduduknya dianggap ‘Islam garis keras’.

Berangkat dari blunder Mahfud MD itu, Lieus meminta agar para elite tidak mengumbar pernyataan yang justru semakin membuat kisruh keadaan negeri ini.

“Jika kita tidak sanggup membuat damai, setidaknya jangan membuat keadaan semakin kacau,” tandasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya