. Rencana pembentuk Tim Pencari Fakta (TPF) kecurangan Pilpres 2019 terdengar usai hari pencoblosan. Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mendukung wacana yang diutarakan Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar.
Menurut Sandi, tim pencari fakta kecurangan Pilpres harus dari lembaga-lembaga yang independen dan dapat dipercaya. Sehingga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap para penyelenggara pemilu.
"Kami mendukung adanya tim pencari fakta kecurangan yang independen, karena rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem itu sekarang dalam tingkat yang mungkin harus dibantu oleh lembaga-lembaga yang kredibel, lembaga-lembaga yang merepresentasikan gerakan masyarakat ini," ucap Sandiaga Uno, Minggu (28/4).
Rencana tersebut juga telah ditanggapi oleh beberapa Politisi Badan Pemenang Nasional (BPN) 02 Prabowo-Sandi maupun Tim Kampanye Nasional (TKN) 01 Jokowi-Amin.
Tak hanya itu, penyelenggara pemilu baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga telah memberikan tanggapannya terhadap rencana pembentukan tim pencari fakta kecurangan Pilpres 2019.
Rencana pembentukan tim tersebut muncul setelah banyaknya dugaan kecurangan yang terjadi di Pemilu 2019 di berbagai wilayah di Indonesia.
Menurut Sandi, kecurangan yang terjadi sangatlah banyak. Hal tersebut diakuinya setelah mendapatkan laporan dari masyarakat lebih dari seribu laporan.
"Ini yang harus hati-hati, karena kita ingin pemilu yang berkeadilan, martabat, bagi penyelenggara pemilu gak berkepihakan jadi harus dipastikan. Jadi BPN Seknes (Sekertaris Nasional) sudah membuka 1500 lebih sudah dilaporkan, itu jumlahnya kalo ribuan bukan lagi kasus perkasus ya tapi sistem," jelas Sandi.
Sehingga, Sandi berharap kepada penyelenggara pemilu untuk memproses terhadap kecurangan-kecurangan yang terjadi.
"Jadi ini harus ditanggapi dengan cepat oleh penyelenggara pemilu," tandasnya.
