Indikator makro ekonomi Indonesia saat ini sudah berstatus ‘lampu kuning’, dengan terjadinya tiga defisit sekaligus. Jika tidak segera diatasi, ekonomi bisa berujung pada krisis moneter seperti yang terjadi tahun 1998.
“Tugas utama pemerintah sampai akhir 2019 ini adalah harus mampu menurunkan trio deficits (tiga defisit) yang kini terjadi yakni defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan dan defisit APBN,†ujar ekonom senior Rizal Ramli, Kamis (25/4).
Pria yang akrab disapa RR itu mengatakan, ketiga defisit itulah yang terus menekan nilai tukar rupiah hingga anjlok ke level Rp 14.100 per dolar AS.
“Jika tidak segera diatasi, bukan mustahil Indonesia akan masuk ke status ‘lampu merah’ seperti yang terjadi pada saat krisis moneter tahun 1998,†ujar ekonom yang baru saja menyampaikan presentasi tentang transfomasi ekonomi di Asia Tenggara dan Asia Utara di Vietnam beberapa waktu lalu.
RR mengingatkan, kondisi ekonomi saat ini berbeda dengan tahun 2008 ketika terjadi krisis ekonomi Amerika dan menjalar ke negara lain. Pada saat itu, seluruh indikator fundamental ekonomi makro Indonesia positif. Apalagi ratio ekspor/GDP Indonesia hanya 25% sehingga krisis 2008 tidak terlalu berdampak pada ekonomi Indonesia.
Saat ini, tambah dia, nyaris semua indikator fundamental ekonomi Indonesia negatif (defisit), ditambah dengan berakhirnya siklus booming komoditas dan pengurangan ekspansi likuiditas di Amerika.
“Faktor-faktor internal dan eksternal tersebut dapat menyebabkan Rupiah terjun bebas ke level Rp 15.000 per dollar kembali, kecuali defisit transaksi berjalan bisa dikurangi setengahnya sampai akhir April 2019,†tambah dia.
Mantan Menteri Keuangan itu mengatakan, untuk sementara, taktik pemerintah dalam menahan pelemahan kurs dengan cara menambah utang (
front-loading) dengan imbal bunga yang termasuk tertinggi di Asia Pasifik, memang lumayan ampuh. Tapi, langkah itu justru menambah besar bahaya.
“Langkah ini sangat berbahaya, bagaikan bom waktu yang harus dibereskan oleh pemerintahan berikutnya. Saat ini utang pemerintah pusat sudah di level Rp 4.567 triliun (Februari 2019). Cadangan devisa pun membaik akibat penarikan utang dalam valas yang masif,†ujar dia.
RR pun mempertanyakan kinerja tim ekonomi pemerintah. “Kemana saja pemerintah kita selama ini? Kok bisa, memburuknya berbagai indikator makro itu dibiarkan saja terus terjadi? Apa karena Jokowi dan para menterinya sibuk berpolitik?â€
RR menambahkan, kondisi ini terjadi pasti, akibat pemerintah "telmi" alias telat mikir. Meskipun komoditas pangan sudah stabil di harga tinggi, ternyata kenaikan harga masih menjadi penyumbang terbesar inflasi. Kenaikan harga pangan ini akan semakin memberatkan daya beli rakyat saat bulan Ramadhan yang tinggal dua minggu lagi.
“Sejak masih berada di dalam Kabinet, saya sudah sarankan sejumlah langkah untuk menurunkan harga pangan kepada pemerintahan Jokowi. Namun saran-saran itu diabaikan,†tandas RR.
