Berita

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah/Net

Hukum

Ini Alasan KPK Menjadikan Sofyan Basir Sebagai Tersangka

RABU, 24 APRIL 2019 | 05:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan menyebutkan secara spesifik dugaan fee yang diterima oleh tersangka suap PLTU Riau-1 Sofyan Basir alias (SBF).

Saat ditanya awak media terkait berpa besaran nominal atau komitmen fee yang diterima Sofyan Basir, KPK hanya menyebut Sofyan diduga mendapatkan hadiah dari eks Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Sargih hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

"Kami sebutkan SFB diduga menerima janji dengan bagian yang sama besar. Nah ini sudah muncul juga di fakta persidangan, untuk saat ini informasi yang kami sampaikan terkait penyidikan sebatas ini dulu yang bisa kami sampaikan," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat jumpa pers di Media Center KPK, Kuningan Jakarta, Selasa (23/4).


Febri menjelaskan, terkait penetapan tersangka Dirut PLN Sofyan Basyir itu memiliki landasan yakni diduga akan mendapatkan hadiah dari seseorang yakni Eni Maulani Saragih untuk memuluskan tender PLTU Riau-1 yang dibawa oleh pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.

"Perlu dipahami pasal suap itu, apakah pasal 5, pasal 11, pasal 12 itu rumusannya bukan hanya menerima uang, tapi juga menerima hadiah atau janji. Jadi, dalam konstruksi ini dari bukti yang kami temukan diduga yang sudah terjadi adalah penerimaan janji," jelas Febri.

Ditambahkan Febri, pertemuan yang berulang-ulang antara SFB dengan pihak pemberi dugaan suap dinilai memenuhi pasal yang disangkakan.

"Yakni pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 56 ayat (2) itu pembantuan. Jadi, ada yang bersama-sama melakukan atau membantu melakukan tindak pidana," kata Febri.

Atas perbuatannya, Sofyan Basir disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 undang-undang nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau pasal 56 ayat 2 KUHP Jo pasal 64 ayat 1.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya