Berita

Hidayat Nur Wahid/Net

Politik

HNW: Quick Count Pemilu 2019 Tidak Bisa Jadi Rujukan

SELASA, 23 APRIL 2019 | 12:37 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

. Hasil hitung cepat (quick count) Pemilu 2019 oleh lembaga survei tidak seharusnya menjadi patokan akhir dalam mengklaim menentukan pemenang.

Menurut Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid alasannya adalah lembaga survei hanya mengambil sampel dari sebagian kecil TPS untuk mengeluarkan hasil hitung cepat.

"Lembaga survei itu membawakan hasil quick countnya pada sampling sekitar 2.000 sampai 2.500 TPS," ujar HNW di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Selasa, 23/4).


Sampel yang diambil lembaga survei, setara dengan 2.500 TPS yang dikatakan KPU tidak dapat menggelar pencoblosan pada hari H 17 April atau bersamaan dengan penghitungan quick count.

"Bagaimana mempertanggungjawabkan 2.500 yang menjadi sampling sementara ada 2.500 yang lain ternyata bisa saja ini pendapatnya berbeda total," jelasnya.

Hal itu, lanjut HNW, belum diselaraskan dengan temuan dari Bawaslu bahwa ada sekitar 5.000 TPS yang petugasnya tidak netral dalam pelaksanaan tugas.

"Jadi harusnya quick count pada periode ini harus dinyatakan sebagai tidak dijadikan sebagai rujukan," tukas politisi senior PKS ini.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu serentak 2019 sebanyak 810.329 TPS.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya