Berita

Abhan dan Arief Budiman/Net

Politik

PILPRES 2019

PB HMI: KPU Lalai, Bawaslu Ke Mana?

SENIN, 22 APRIL 2019 | 18:30 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pemungutan suara Pemilihan Umum telah dilakukan pada 17 April 2019. Namun rekapitulasi suara yang dilakukan berjenjang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) membutuhkan waktu yang lama. Rekapitulasi hasil Pemilu telah dimulai pada 18 April 2019 dan dijadwalkan selesai pada 22 Mei 2019.

Pada selang waktu rekapitulasi hasil Pemilu tersebut, berbagai isu disertai ketegangan bermunculan. Fenomena saling klaim kemenangan antar kedua kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden, dugaan kecurangan oleh panitia pemungutan suara hingga kesalahan input data oleh KPU memenuhi lini masa.

Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Firman Kurniawan Said mengatakan, peristiwa pasca Pemilu ini menimbulkan kecemasan masyarakat. Pernyataan KPU terkait kelalaian KPU sebagai kesalahan input pada rekapitulasi hasil pemilu tidak cukup untuk menenangkan hati rakyat.


"Sebelum dimulainya pemilihan umum telah muncul kesan akan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu, yaitu KPU. Harusnya KPU mampu membuktikan integritasnya melalui pada hari pemilihan hingga penetapan hasil pemilu dilakukan," ujar Firman Kurniawan, Senin (22/4).

Dia menyatakan jika KPU perlu effort lebih guna menenangkan hati masyarakat yang mulai gelisah akan hasil pemilu yang bersih dari kecurangan apapun. Dia juga menyayangkan peran yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Di tengah kegaduhan yang terjadi saat ini, peran Bawaslu sangat diperlukan. Mengingat penindakan pelanggaran pemilu menjadi domain Bawaslu. Saat ini hanya dugaan pelanggaran pra Pemilu yang banyak diungkap oleh Bawaslu. Padahal di dalam UU Pemilu kita mewajibkan Bawaslu untuk mengawal proses pemilu hingga hasil Pemilu ditetapkan. Saat ini Bawaslu ke mana?" tuturnya.

Firman Kurniawan menambahkah bahwa pernyataan yang selama ini diberikan oleh KPU maupun Bawaslu tidak menjawab keresahan publik. Dia menyarankan adanya upaya nyata dari kedua pihak yang mampu menenangkan masyarakat.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya