Berita

Enggartiasto Lukita/Net

Politik

Sumber Suap BSP Dari Menteri Enggar, Ini Menguatkan Dugaan Politik Uang Untuk Pilpres

SENIN, 22 APRIL 2019 | 14:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Pengakuan tersangka dugaan suap distribusi pupuk, Bowo Sidik Pangarso (BSP) yang mendapatkan uang Rp 2 miliar dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita patut diduga berkaitan dengan partai kolaisi yang bertarung pada Pilpres 2019.

Hal itu diperkuat dengan BSP yang notabene politisi Golkar dan Menteri Enggar merupakan kader Nasdem. Belum lagi, BSP menyebut ada keterlibatan Nusron Wahid selaku Ketua Bapilu (Badan Pemenangan Pemilu) Jawa dan Kalimantan Golkar yang menyiapkan uang Rp 8 miliar telah diamankan KPK untuk serangan fajar Pemilu 2019.

"Mendag Enggar ini kan Partai Nasdem, sementara Bowo Sidik orang Golkar dan juga ngaku disuruh oleh Nusron Wahid. Jadi kita melihat ini ada keterkaitan dengan koalisi, bahkan bukan sekedar partai. Ini dugaan kita adalah keras dipersiapkan untuk Pilpres," kata Jubir BPN Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean kepada redaksi, Senin (22/4).

Menurutnya, dugaan keterkaitan antara Menteri Enggar, BSP dan Nusron Wahid akan sulit dibantah bahwa mereka berada dalam sebuah wadah yang sama yaitu partai koalisi pengusung pasangan Jokowi-Maruf. Terlebih, KPK telah mengungkap ratusan ribu amplop senilai Rp 8 miliar yang akan digunakan untuk Pemilu 2019 didapati setempel cap jempol yang identik dengan paslon 01 Jokowi-Maruf.

"Karena ada rantai penghubung antar partai untuk menyediakan dana ini. Maka, menjadi selaras kemudian amplop-amplop itu ada simbol jempolnya. Berarti dana ini dugaan kita adalah keras dipersiapkan untuk Pilpres," ujar Ferdinand.

Lebih lanjut, politisi Demokrat ini meminta KPK untuk mengusut tuntas dugaan suap Rp 2 miliar dolar Singapura sebagaimana pengakuan BSP didapat dari Menteri Enggar. Selain itu, Bawaslu juga perlu turun tangan karena diduga telah terjadi praktik politik uang pada Pilpres.

"Saya pikir ini perlu pendalaman lebih jauh, tidak boleh hanya dimaknai sebagai suap saja. Tetapi ini harus dilihat juga sebagai politik uang yang terkait dengan Pilpres. Jadi, kita minta Bawaslu dan KPK untuk menindaklanjuti ini secara detail dan seksama karena politik kita tidak boleh menggunakan cara-cara seperti ini," tutup Ferdinand.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

UPDATE

Tidak Balas Dendam, Maroko Sambut Hangat Tim USM Alger di Oujda

Sabtu, 27 April 2024 | 21:50

Move On Pilpres, PDIP Siap Hadapi Pilkada 2024

Sabtu, 27 April 2024 | 21:50

Absen di Acara Halal Bihalal PKS, Pengamat: Sinyal Prabowo Menolak

Sabtu, 27 April 2024 | 21:20

22 Pesawat Tempur dan Drone China Kepung Taiwan Selama Tiga Jam

Sabtu, 27 April 2024 | 21:14

Rusia Kembali Hantam Fasilitas Energi Ukraina

Sabtu, 27 April 2024 | 21:08

TETO Kecam China Usai Ubah Perubahan Rute Penerbangan Sepihak

Sabtu, 27 April 2024 | 20:24

EV Journey Experience Jakarta-Mandalika Melaju Tanpa Hambatan

Sabtu, 27 April 2024 | 20:18

Hubungan PKS dan Prabowo-Gibran, Ini Kata Surya Paloh

Sabtu, 27 April 2024 | 20:18

Gebyar Budaya Bolone Mase Tegal Raya, Wujud Syukur Kemenangan Prabowo-Gibran

Sabtu, 27 April 2024 | 19:28

Menuju Pilkada 2024, Sekjen PDIP Minta Kader Waspadai Pengkhianat

Sabtu, 27 April 2024 | 19:11

Selengkapnya