HMI Serukan Publik Kawal KPU Dari Intimadasi Politik

Wasekjen Bidang Politik dan Pemerintahan PB HMI Galih Prasetyo, berpendapat bahwa saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah berada dalam ancaman. Karenanya, ia mengajak semua elemen untuk bersama-sama mengawal KPU secara ketat dari segala bentuk intimidasi.

"Diduga KPU dalam ancaman, berada dalam tekanan politik yang sangat tinggi. Saya mengajak semua pihak untuk bersama menjaga KPU agar tetap profesional dan terhindar dari potensi kecurangan," kata Galih dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (20/4).

Galih menilai, dugaan ancaman terhadap KPU itu nantinya potensial mengubah hasil rekapitulasi suara dan diduga akan menguntungkan salah satu paslon tertentu. Oleh sebab itu, lanjut Galih, PB HMI meminta semua elemen untuk turut mengawal KPU agar tidak tetap netral.

"Syarat Pemilu yang sehat dan berintegritas adalah adanya prinsip independensi, netralitas, imparsialitas dari penyelenggara Pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu," tegasnya.

"KPU harus bekerja profesional dan mengawal suara rakyat dari TPS ke TPS apa adanya, jangan sampai terjadi manipulasi data yang tentu mengkhianati rakyat dan negara," imbuh Galih.

Galih menuturkan, di era media sosial ini telah tersebar banyak sekali informasi yang bisa didapatkan publik untuk mengakses informasi seperti halnya membandingkan form C1 yang tidak sesuai dengan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) di laman resmi KPU yakmi pemilu2019.kpu.go.id.

Selain itu, banyak juga tersebar video atau foto yang viral, seperti surat suara yang sudah tercoblos hingga dugaan Ketua KPPS berpihak kepada paslon tertentu dan itu menjadi catatan serius bagi KPU.

"Bukti video ataupun foto dari netizen yang viral minimal bisa dijadikan informasi awal bagi KPU atau Bawaslu untuk bertindak dan memastikan kebenaran," demikian Galih yang juga Wakil Presiden OIC Youth Indonesia.