Berita

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun/Net

Politik

Refly Harun: KPU Jangan Perkeruh Suasana!

KAMIS, 18 APRIL 2019 | 22:24 WIB | LAPORAN:

Saling klaim kemenangan di antara dua kubu yang berkontestasi dalam pemilihan presiden (Pilpres) adalah satu hal yang wajar. Pasalnya, hingga saat ini belum ada hasil final terkait pemenang pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyebutkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai 'wasit' dalam Pilpres harus bisa dipercaya oleh seluruh pihak. Hal itu dinilainya penting agar semua yang dihasilkan KPU bisa diterima baik kubu Paslon 01 maupun Paslon 02.

"Caranya adalah KPU tidak memperkeruh suasana, tapi harus mendamaikan suasana. Jangan terlibat dalam polemik atau statement-statement yang tidak perlu," tulis Refly di laman Watyutink, Kamis (18/4).


"KPU cukup bekerja secara profesional dan memberikan statement yang bersifat kelembagaan," imbuhnya.

Seperti diketahui, kedua kubu baik Paslon 01 dan Paslon 02 sama-sama merasa memenangi Pilpres yang digelar 17 April kemarin. Paslon 01 merasa menang setelah hasil hitung cepat seluruh lembaga survei menyatakan keunggulannya atas Paslon 02 dengan perolehan sekitar 54-55 persen.

Sementara, klaim kemenangan Paslon 02 berdasar pada hasil real count internal yang menyebut penantang petahana ini menang dengan perolehan mencapai 62 persen. Bahkan, Kubu 02 sudah mendeklarasikan kemenangannya.

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Miliki Segudang Prestasi, Banu Laksmana Kini Jabat Kajari Cimahi

Jumat, 26 Desember 2025 | 05:22

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

UPDATE

Lima Penyidik Dipromosikan Jadi Kapolres, Ini Kata KPK

Senin, 05 Januari 2026 | 12:14

RI Hadapi Tantangan Ekonomi, Energi, dan Ekologis

Senin, 05 Januari 2026 | 12:07

Pendiri Synergy Policies: AS Langgar Kedaulatan Venezuela Tanpa Dasar Hukum

Senin, 05 Januari 2026 | 12:04

Pandji Pragiwaksono Pecah

Senin, 05 Januari 2026 | 12:00

Tokoh Publik Ikut Hadiri Sidang Nadiem Makarim

Senin, 05 Januari 2026 | 11:58

Tak Berani Sebut AS, Dino Patti Djalal Kritik Sikap Kemlu dan Sugiono soal Venezuela

Senin, 05 Januari 2026 | 11:56

Asosiasi Ojol Tuntut Penerbitan Perpres Skema Tarif 90 Persen untuk Pengemudi

Senin, 05 Januari 2026 | 11:48

Hakim Soroti Peralihan KUHAP Baru di Sidang Nadiem Makarim

Senin, 05 Januari 2026 | 11:44

Akhir Petrodolar

Senin, 05 Januari 2026 | 11:32

Kuba Siap Berjuang untuk Venezuela, Menolak Tunduk Pada AS

Senin, 05 Januari 2026 | 11:28

Selengkapnya