Berita

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo/Net

Pertahanan

Polri: Jumlah Akun Provokator Di Medsos Meningkat

KAMIS, 18 APRIL 2019 | 15:26 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengatakan, ada peningkatan tren terhadap akun-akun sosial media yang menyebarkan konten provokasi.

"Kalau biasanya dari hasil patroli siber itu 10-15 akun yang sebarkan konten-konten provokasi, sampai jam 9 pagi ini ada peningkatan sekitar hampir 40 persen," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (18/4).

Akun tersebut, sambung Dedi, rata-rata mengunggah video maupun foto yang diberikan narasi untuk mengajak masyarakat berbuat keonaran. Untuk akun-akun yang telah dilacak itu, Polri telah melakukan langkah yang diperlukan dengan melakukan koordinasi ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kominfo untuk meminta agar segera di-take down.  


"Apabila akun-akun tersebut sudah berhasil diidentifikasi, penegakan hukum adalah langkah terakhir dalam rangka untuk memitigasi terhadap akun-akun yang terus menyebarkan konten provokasi," ujarnya.

Dedi menjelaskan, konten ataupun narasi yang dianggap provokator itu rata-rata mengajak masyarakat agar bereaksi terhadap hasil dari hitung cepat alias Quick Count.

"Memang kita melihat trennya setelah ada hasil QC. Itu langsung trennya meningkat sampai pagi ini banyak sekali video yang viral baik di Youtube, IG, FB maupun di sebar di WAG. Itu sedang kita monitor," jelas mantan Wakapolda Kalimantan Tengah ini.

Polri meminta masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menyikapi hasil penghitungan cepat Pemilu 2019 ini, dan tidak langsung percaya dengan konten yang tersebar melalui media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.  

"Masyarakat yang dapat share konten-konten itu tolong segera infokan ke aparat terdekat atau sudah ada aplikasi Kominfo untuk cek konten-konten hoax," pungkas Dedi.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya