Berita

Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan/Net

Politik

Watchdoc: Jokowi Dan Luhut Tak Hanya Sebatas Presiden Dan Menteri, Ada Kaitan Bisnis Di Belakang Mereka

SELASA, 16 APRIL 2019 | 23:23 WIB | LAPORAN:

Keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut memiliki perusahaan yang bergerak di banyak bidang. Perusahaan itu, tercatat dalam Dokumen Tentang Kepemilikan Perusahaan di Departemen Hukum dan HAM dengan nama PT Rakabu Sejahtera.

Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka disebut pernah tercatat sebagai pemegang saham dan komisaris perusahaan tersebut. Namun saat ini, posisi Gibran digantikan oleh adiknya, Kaesang Pengarep.

Hal itu diungkap dalam film dokumenter berjudul 'Sexy Killers' yang viral di YouTube. Film itu mengangkat isu lingkungan dan diunggah oleh channel YouTube 'Watchdoc Image', Sabtu (13/4) lalu. Hingga hari ini, Selasa (16/4), pukul 23.19 WIB, film tersebut sudah ditonton 9 juta kali.


Film tersebut menyoroti dampak buruk pertambangan batu bara terhadap lingkungan, kehidupan dan masyarakat yang ada di sekitar lokasi pertambangan. Tak hanya itu, film ini juga mengungkap para 'pemain' dalam perusahaan tambang batu bara tersebut, yang salah satunya adalah Jokowi.

Disebutkan, PT Rakabu Sejahtera pada prinsipnya bergerak di bidang mebel dan furniture. Namun ternyata, saham perusahaan itu juga dimiliki oleh PT Toba Sejahtera milik Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang tambang dan batu bara.

"Tapi apa kepentingan perusahaan induk PT Toba Sejahtera dengan perusahaan mebel asal Solo?" ujar narator dalam film tersebut.

Ternyata, dalam dokumen PT Rakabu Sejahtera disebutkan, perusahaan ini juga bergerak di berbagai bidang meliputi pembangunan atau konstruksi, pembebasan lahan, real estate, properti, pengerjaan beton, instalasi mesin, jaringan telekomunikasi, multimedia, reklame dan periklanan, bahkan pengembangan wilayah transmigrasi.

"Mebel dan furniture, hanyalah salah satu dari bidang usaha terkait kehutanan. PT Rakabu Sejahtera juga bergerak di bidang pengolahan kayu, pengangkutan hingga industri kebutuhan rumah tangga, yang semua terkait produk turunan kelapa sawit atau kayu," imbuhnya.  

Perusahaan milik keluarga Jokowi itu didirikan pada tahun 2009. Modal awal yang diperlukan untuk mendirikan perusahaan itu cukup besar, mengingat banyaknya cakupan usaha, yaitu sebesar Rp 31 Miliar.

Watchdoc adalah rumah produksi audio visual yang berdiri sejak 2009. Sejumlah karya video dokumenter, komersial dan nonkomersial telah berhasil diproduksi, dan meraih sejumlah penghargaan. 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya