Berita

Wakil Presiden Jusuf Kalla/Net

Politik

Kisruh Pemilu Luar Negeri Dari Kacamata Jusuf Kalla

SELASA, 16 APRIL 2019 | 21:45 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kisruh Pemilihan Umum Indonesia yang digelar di luar negeri ditanggapi oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Menurut Kalla, masalah seperti antrean panjang hingga masalah lain yang dihadapi Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) terjadi karena antusias masyarakat yang lebih tinggi dibandingkan Pemilu sebelumnya.

"Di luar negeri karena akibat antusias yang terlalu tinggi dari Pemilu sebelumnya. Fasilitas tidak mencukupi. Harus ada evaluasi," kata JK dalam acara ILC, Selasa (16/4).


Selain itu, Pemilu 2019 yang dilakukan secara serentak antara Pemilihan Presiden dan Legislatif juga menjadi kendala tersendiri.

"Masalah yang timbul karena rumitnya Pemilu ini, menggabungkan Pileg dan Pilpres itu masalah. Orang banyak yang tidak mengetahui Pileg karena yang mucul di media Pilpres, padahal pileg penting," imbuhnya.

"Menggabungkan dua hal inilah yang mengakibatkan isu di masyarakat terjadi. Kampanye antara partai dan caleg, di atas ada Pilpres. Ini yang perlu dievaluasi," tegasnya.

Soal lain yang disinggung JK adalah masa kampanye calon presiden dan wakil presiden yang dianggap terlalu lama.

"Kampanye 7 bulan itu cukup melelahkan untuk kita, termasuk rakyat yang mendengarkan perdebatan sehari-hari," tutupnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya