PPP Ajak Masyarakat Tolak Praktik Money Politics Jelang Pencoblosan

Praktik pelanggaran kampanye uang atau money politics menjadi perhatian serius di detik-detik jelang pencoblosan Pemilu 2019 seperti saat ini. Salah satunya dari Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Teddy Yulianto.

Sadar dengan bahaya money politics, ia pun mengajak seluruh rakyat Indonesia bersikap tegas dan menolak praktik-praktik kecurangan di Pemilu 2019. Dia sependapat dengan Yenny Wahid agar seluruh elemen bangsa ikut berperan menciptakan pemilu yang damai, jujur dan adil.

"Kalau ada 'serangan fajar' jelang pencoblosan, tolak dan laporkan. Jangan ragu-ragu," ujar pendiri lembaga PAUD Flying Star dan PKBM Starisa School ini, Senin (15/4).

Selain money politics, intimidasi terhadap masyarakat yang hendak mencoblos di TPS juga menjadi perhatian serius. Jika ada prektik serupa, pria yang telah mengabdikan diri pada pendidikan untuk rakyat sejak 2008 ini menyarankan agar melapor ke petugas keamanan yang berjaga di TPS.

Teddy pun yakin jika warga Jakarta akan menolak segala bentuk kecurangan di Pemilu 2019 ini.

Pengusaha muda yang memberikan pendampingan terhadap UMKM di Jakarta ini menyebutkan segala bentuk kecurangan yang terjadi di pemilu ada sanksi hukumnya yang diatur dalam Pasal 515 UU Nomor 7/2017, yaitu pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Sebelumnya, putri Presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid meminta seluruh masyarakat, terutama para kiai kampung turut mengawal proses Pemilu 2019 di TPS di wilayahnya masing-masing.

Menurutnya, keterlibatan seluruh elemen masyarakat perlu dalam mengantisipasi kecurangan Pemilu 2019. Mereka juga diharapkan memastikan suasana di sekitar TPS berlangsung meriah sekaligus menjadi ajang silaturahmi serta membangun suasana kebersamaan.

"Pemilu 2019 harus dijalani dan dilalui dengan kebahagiaan. Kalau ada yang mengajal gontok-gontokan jangan dilayani, diajak tertawa saja," ucap Yenny Wahid.