Berita

Gedung KPK/Net

Politik

KPK Diminta Tetap Independen Sampai Masa Pencoblosan

SENIN, 15 APRIL 2019 | 18:19 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Muslim Indonesia (AMI) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPK) untuk tetap independen dan netral sampai masa pencoblosan Pemilu 2019 pada 17 April lusa.

"Kami minta agar KPK tidak buat blunder, jadikan hari tenang tanpa ketegangan. Tahan sampai Pemilu, agar situasi politik tidak gaduh," kata koordinator aksi AMI Ahmad di halaman Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/4).

Mereka mengaku masih khawatir dengan isu adanya oknum pegawai KPK yang terafiliasi partai politik. Kata dia, rakyat tidak ingin komisi pemburu koruptor yang notabene dibiayai rakyat justru bermanuver di tahun politik.


"Sudah kasat mata, ada mantan pimpinan KPK masuk dalam barisan pendukung capres dan masuk dalam susunan calon menteri dan itu diumumkan saat berkumpul di Surabaya," ujar Ahmad.

Oleh karenanya, Ahmad memastikan pihaknya bakal terus mengawal agar KPK bisa ikut menjaga situasi perpolitikan tanah air tidak semakin memanas dengan tidak melakukan gerakan yang justru membuat polemik jelang pencoblosan.

"Sangat rawan jika ada segelintir oknum KPK yang ingin memuaskan nafsu untuk mendapatkan singgasana bermanufer jelang Pemilu. Sekali lagi, hari tenang jangan bikin tegang," pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya