Berita

Menkominfo Rudiantara/Net

Politik

Menteri Rudiantara Kok Diam Saja Akun Medsos Petinggi BPN Diretas?

SENIN, 15 APRIL 2019 | 14:20 WIB | LAPORAN:

Peretasan akun media sosial (medsos) milik beberapa petinggi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi diduga untuk menggerus elektabilitas pasangan nomor urut 02. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pun dituntut untuk tidak tinggal diam.

Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Bin Firman Tresnadi menduga peretasan akun medsos petinggi koalisi oposisi itu dilakukan oleh orang-orang terlatih dan terdidik.

"Tak sembarangan orang. Saya melihatnya ini pekerjaan yang terorganisir, dia tidak berdiri sendiri. Hal tersebut bisa dilihat dari pola kerjanya yaitu, ambil alih akun orang dan melakukan serangan terhadap orang-orang yang dianggap pendukung 02," katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (15/4).


Sebelumnya, akun media sosial milik beberapa petinggi BPN seperti Ferdinand Hutahaean, Imelda Sari, dan Said Didu diretas oleh orang-orang tidak bertanggungjawab. Setelah diretas, akun Twitter milik Ferdinand Hutahaean misalkan, @Ferdinand_Haean itu pun sempat menampilkan foto-foto tidak senonoh.

Terkait itu, menurut dia, pekerjaan ini jelas-jelas bertujuan untuk menggerogoti elektabilitas 02. Sebab bisa dilihat materi-materi serangannya terhadap 02 maupun pendukungnya. Sebab yang diangkat selalu persoalan moralitas dan material yang belum teruji kebenarannya atas isu-isu yang disebutkan tadi.

"Lebih banyak fitnah dari pada menyampaikan fakta," imbuhnya.

Maka dari itu, dituntutnya Kemkominfo dapat bergerak cepat untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut.

"Karena menurut berita keminfo memiliki alat pendekteksi hoax dan peralatan canggih lainnya yang dapat mendekteksi pencurian-pencurian akun ini. Kenapa keminfo diam saja? Mari kita tanyakan ke Rudiantara sebagai orang yang paling bertanggung jawab di kementrian ini," pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya