Pengamat: Bisa Saja Ada Permainan Elite Agar Polemik Surat Suara Tidak Tuntas

Klaim tim Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak mendapat akses ke tempat yang diduga gudang surat suara tercoblos di Malaysia dirasa aneh.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin bahkan mengaku ragu dengan klaim bahwa Polisi Diraja Malaysia tidak memberikan akses bagi KPU dan Bawaslu. Apalagi jika hanya didasari alasan pemerintah negeri Jiran masih emosi dan tersinggung akibat klaim capres petahana, Joko Widodo (Jokowi) tentang pembebasan Siti Aisyah beberapa waktu lalu.

"Tidak ada (kaitannya dengan klaim Jokowi)," katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (15/4).

Namun demikian, direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menilai bukan tidak mungkin ada elite di dalam negeri yang bekerja sama dengan yang di Malaysia untuk menutupi kasus tertentu.

"Bisa saja ada kaitannya dengan elite Indonesia yang bermain dengan elite Malaysia, agar masalah tersebut tidak tuntas," duganya.

Sebab menurut dia, semestinya Polisi Diraja Malaysia memberikan akses seluas-luasnya bagi KPU dan Bawaslu untuk menuntaskan kasus yang sempat menghebohkan itu.

"Karena tentu ini bukan hanya merugikan pemilih dan peserta pemilu. Tapi merugikan seluruh rakyat Indonesia. Yang sedang menunggu penyelesaian masalah tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya viral video yang memperlihatkan beberapa tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia bersama beberapa pihak menggerebek sebuah gudang yang isinya surat suara tercoblos. Di situ mereka menemukan surat suara sudah dicoblos pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin.

Adapula surat suara calon legislatif yang sudah dicoblos ke beberapa nama caleg. Salah satu diantaranya yakni Caleg Partai Nasdem, Davin Kirana. Davin merupakan putra dari Dutabesar Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana.