Berita

Surat suara/Net

KPU-nya Bagian Dari Ampera

SENIN, 15 APRIL 2019 | 08:47 WIB | OLEH: ARIEF GUNAWAN*

KABINET Ali Sastroamidjojo diolok-olok pers waktu bikin kerjasama ekonomi pengusaha China dengan pribumi yang ternyata berat sebelah. Kabinetnya diledek dengan sebutan Kabinet Ali-Babah.

Kabinet Burhanuddin Harahap yang menggantikan Kabinet Ali diakronimkan dengan cemooh, Kabinet Buste Houder, alias Kabinet BH.

Tapi legacy yang terkenang waktu Burhanuddin jadi Perdana Menteri ialah menghidupkan pemberantasan korupsi, dimana banyak tokoh PNI yang kena.


Syahdan Sukarno tidak menyukai Burhanuddin hingga bertikai dengan Bung Hatta. Masalah ini kemudian jadi salah satu sebab mundurnya Hatta dari jabatan wapres.

Legacy lain dari Burhanuddin ialah Pemilu ‘55 dan Konferensi Asia-Afrika di Bandung.

Di masa Kepala Pemerintahannya dua event politik tersebut berlangsung walaupun persiapannya sudah dilakukan sejak masa Ali Sastro.

Pemilu ‘55 berlangsung dalam keadaan keuangan negara morat-marit, pemberontakan-pemberontakan di sejumlah daerah masih berlangsung, mayoritas rakyat buta huruf, TNI/Polri boleh nyoblos, distribusi logistik terkendala, dan dari segi pelaksanaan memakan waktu yang rawan risiko yakni berlangsung dalam dua tahap. Pertama September ‘55 untuk memilih anggota DPR, dan Desember ‘55 untuk mencoblos anggota Konstituante.

Meski serba darurat, Pemilu ‘55 diakui sebagai pesta politik tersukses dan paling demokratis. Ini satu-satunya Pemilu di era Sukarno, yang setelah itu memberlakukan Demokrasi Terpimpin.

Dwitunggal jadi dwitanggal. Hatta yang tak tahan karena lebih banyak diminta mengurus koperasi, 1956, akhirnya mundur dari wapres. Hingga 1971 Indonesia baru kembali punya wapres dan bikin pemilu, di bawah pemerintahan Soeharto.

Partai-partai  ideologis dalam Pemilu ‘55 jadi pendorong gairah rakyat untuk ikut pemilu. TPS jadi tempat penitipan harapan. Tokoh-tokoh pemimpinnya dambaan karena umumnya punya integritas dan keberpihakan kepada rakyat. Mereka umumnya adalah orang-orang yang ikut memerdekakan bangsa.

Bagaimana KPU-nya?

Waktu itu namanya PPI, Panitia Pemilihan Indonesia.  Tentu ada gesekan. PNI versus Masyumi  berebut kursi ketua dan anggota. Tapi kisah Pemilu ‘55 bukan kisah duit yang dicolong oleh para komisionernya yang lalu masuk bui, rekayasa kecurangan, manipulasi informasi, atau menjadikan lembaga pemilu sebagai bagian dari tim sukses kelompok tertentu. PPI waktu itu bagian dari  pengemban amanat penderitaan rakyat (Ampera) yang menginginkan perubahan.

Kisah  Pemilu ‘55 sekarang sekedar romantika sejarah, tentang kerja dengan hasil  yang ideal. Tentang pesta politik yang di dalamnya terdapat integritas, komitmen, kesungguhan, dedikasi kerakyatan, dan keinginan untuk melayani rakyat.

Hal-hal ideal dalam waktu belakangan ini semakin susah kita dapatkan akibat silaunya pragmatisme.

Penulis adalah wartawan senior

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya