Berita

Pasangan capres Prabowo-Sandi/Net

Politik

Prabowo-Sandi Kembali Unggul Di Medsos

SENIN, 15 APRIL 2019 | 05:20 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Elektabilitas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di media sosial (medsos) lebih tinggi ketimbang pasangan Joko Widodo-Maruf Amin.

Hal tersebut terungkap dari hasil grab data terkait Pilpres 2019 yang dipublikasikan Accurate Survey Research (ASR). Riset dilakukan pada 1 Oktober 2018 hingga 10 April 2019 dari 3.031.216 pengguna medsos dengan 193.406 Opini di 34 provinsi.

Hasilnya, tingkat elektabilitas Jokowi-Maruf di dunia maya hanya 43,1 persen dengan total perbincangan di seluruh Indonesia 45,7 persen. Sementara Prabowo-Sandi meraih elektabilitas 56,9 persen dengan total perbincangan di seluruh Indonesia 54,6 persen.


ASR juga memetakan kekuatan dan kelemahan kedua pasangan dari berbagai aspek. Opini dari warganet menggambarkan kekuatan Jokowi dari aspek pelayanan publik, kesehatan masyarakat, kebijakan luar negeri dan pertahanan, kesantunan serta realisasi pembangunan. Namun, Jokowi lemah dari aspek keadilan hukum dan pemberantasan korupsi dengan total opini 128.783.

Sedangkan pendampingnya Kiai Maruf, dari total opini 9.821, warganet melihat memiliki kekuatan di aspek lapangan pekerjaan, inovasi, tingkat kepuasan publik, kebijakan luar negeri dan pertahanan serta intelektualitas. Kelemahan Kiai Maruf dari sisi pengentasan kemiskinan, keadilan hukum, pemberantasan korupsi dan keamanan masyarakat.

Opini yang sama juga diutarakan warganet untuk Prabowo-Sandi. Dari total opini 44.572, Prabowo dinilai memiliki kekuatan di aspek kesehatan masyarakat, inovasi, kebijakan energi dan sumber daya manusia, kebijakan luar negeri dan pertahanan serta intelektualitas. Kelemahan ketum Partai Gerindra tersebut di aspek pemberantasan korupsi, keadilan hukum serta kemajuan pendidikan.

Begitu juga Sandi, dari total 10.230 opini warganet menilai memiliki kekuatan segi aspek intelektualitas, realisasi pembangunan, kesantunan, lapangan pekerjaan dan inovasi. Kelemahan mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu hanya di soal pengentasan kemiskinan.

Direktur Utama ASR Gumilar Satriawan mengatakan, pihaknya menggunakan sistem IT Bigdata yang dinamakan Jayabaya Engine.

"Bigdata tersebut cara kerjanya dengan melakukan grab data dari semua media sosial Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan komentar media online secara real time 24 jam sehari dan tujuh hari dalam seminggu," jelasnya, Senin (15/4).

Menurut Gumilar, data yang ditangkap diolah melalui teknologi Natural Language Processing (NLP) dan beberapa algoritma tertentu sehingga sistem mengetahui warna dan emosi dari komentar warganet.

"Ini real data. Laporan ini adalah ikhtisar sangat ringkas dari 514 kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Data yang tersaji hasil dari perhitungan statistik yang layak," jelasnya.

Keunggulan sistem bigdata, di mana laporan yang ditampilkan adalah hasil kemampuan sistem supervised learning, data mining, predictive analysis dan analytical.

"Hasil laporan ini sangat berdaya guna untuk menggambarkan kenyataan politik Indonesia berdasarkan detail politik lokal. Tentu saja, kemampuan menggambarkan kenyataan politik ini dibatasi oleh keterbatasan yang tak terhindarkan sebagai sebuah sistem komputerisasi," papar Gumilar.

Dia juga menjelaskan kelemahan sistem bigdata yaitu data riset tidak seluruhnya terkumpul karena opini yang diberikan warganet tidak dilengkapi dengan lokasi.

"Pengambilan data mining menggunakan Algoritma Naive Bayes, TF-IDF, BOW, dan Logistic Regression. Sampel berasal dari media online yang memuat komentar netizen," ujar Gumilar.

Dia menambahkan, perhitungan persentase elektabilitas diambil dari data teks yang terindikasi beropini positif yang didapat dari pengolahan Jayabaya Engine.

"Perhitungan presentase perbincangan diambil dari semua data teks yang beropini baik positif maupun negatif didapat dari proses engine," demikian Gumilar.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya