Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Korsa: Kinerja KPU Untuk Pemilu 2019 Terburuk Dalam Sejarah

SENIN, 15 APRIL 2019 | 05:13 WIB | LAPORAN:

Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa) menilai bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu 2019 terburuk dalam sejarah.

Koordinator Korsa Amirullah Hidayat mengatakan, penilaian itu pantas disematkan pada KPU lantaran menganggap sepele polemik surat suara tercoblos di Malaysia dengan mengatakannya sebagai sampah dan tidak dihitung. Padahal seharusnya dilakukan investigasi detail dan transparan lantaran sudah mencoreng pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

"Ditambah lagi pelaksanaan pemilihan presiden di luar negeri ada beberapa negara terjadi kericuhan, seperti di Arab Saudi, Australia, Amerika Serikat, Malaysia. Adapun kericuhan terjadi karena berbagai alasan tapi paling banyak karena kekurangan kertas suara dan tempat dilaksanakannya pencoblosan," paparnya kepada redaksi, Senin (15/4).


Menurut Amirullah, kejadian-kejadian tersebut sangat merugikan bagi pasangan capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sebab, laporan relawan Korsa di luar negeri, mayoritas WNI yang memilih Prabowo-Sandi.

"Korsa yang lebih satu tahun telah berjuang untuk mengganti presiden dalam Pilpres 2019 ini sangat kecewa dengan kinerja KPU RI," ujarnya.

Untuk itu, Korsa mengimbau seluruh rakyat Indonesia dapat mengawal jalannya pemungutan suara 17 April nanti, sehingga tidak terjadi kecurangan terhadap perolehan suara Prabowo-Sandi.

"Sebab kalau hanya mengharapkan netralitas dari KPU maka akan terjadi kecurangan terstruktur, sistemik dan massif. Dengan kata lain KPU tidak bisa dipercaya seratus persen," tegas Amirullah.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya