Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Penggunaan Huruf Arab Pegon Bukan Simbol Politik Aliran

SENIN, 15 APRIL 2019 | 01:43 WIB | LAPORAN:

Penggunaan huruf Arab Pegon bertuliskan Tetap Jokowi pada ikat kepala maupun kaos selama masa kampanye bukan merupakan simbol dari politik aliran.

"Huruf pegon justru dipakai sebagai perlawanan terhadap penggunaan aksara Arab yang selama ini dianggap simbol politik aliran atau politik identitas," kata Koordinator Rumah Pergerakan Gus Dur (RPGD) Yenny Wahid kepada wartawan, Minggu (14/4).

Yenny merespons pertanyaan seputar penggunaan huruf Arab Pegon pada ikat kepala dan kaos yang, selama masa kampanye Pilpres 2019 sering dipakai relawan RPGD, termasuk dirinya sendiri.  


"Ada kesengajaan dari pihak-pihak tertentu yang menggunakan aksara Arab untuk memecah belah bangsa, bukan mempersatukan seperti asalnya. Atribut bertuliskan huruf Arab yang dibawa massa dipakai sebagai penunjuk politik aliran. Bahkan, persaingan kedua calon presiden pun dinilai dari identitas ke-Islamannya," paparnya.

Yenny menjelaskan, dalam sejarahnya, huruf Arab adalah salah satu dari ribuan aksara dari berbagai bangsa di dunia yang oleh bangsa Arab digunakan tidak hanya untuk kepentingan agama. Tetapi juga keperluan ekonomi, politik, dan urusan kehidupan lainnya.

Istilah Arab Pegon sendiri berawal dari modifikasi huruf Arab untuk menuliskan bahasa Melayu, Jawa, Sunda serta bahasa daerah lainnya. Tulisan itu berkembang setelah Islam menjadi agama mayoritas di Nusantara.

"Sebelumnya suku-suku bangsa di kepulauan Nusantara menggunakan aksara Pallawa dari bahasa Sansekerta yang berasal dari India Selatan," ujar puteri Presiden ketiga RI KH Abdurrahman Wahid itu.  

Dalam pemaknaan lebih luas, penggunaan huruf Arab pegon dalam konteks kekinian tidak lepas dari upaya melestarikan kekayaan budaya Nusantara.

"Kita dituntut sigap mengantisipasi perubahan cepat yang muncul sebagai dampak revolusi industri 4.0. Namun kita tetap tidak boleh menangggalkan kearifan lokal, bahkan hingga ke tingkat penggunaan Arab Pegon," imbuh Yenny.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya