Berita

Jumpa pers Said Didu/RMOL

Politik

Meski Akunnya Diretas, Said Didu Ogah Lapor Polisi

MINGGU, 14 APRIL 2019 | 19:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu memastikan tidak akan mengambil langkah hukum soal peretasan akun twitternya.

Alasannya, dikatakan Said, dari semua kasus peretasan akun media sosial yang telah melapor. Tidak satupun yang pelakunya bisa ditindak penegak hukum.

Bukan tanpa sebab, lanjutnya, semua akun yang diretas dan melapor ke penegak hukum merupakan orang-orang yang dianggap dekat dengan pihak pasangan calon Pilpres nomor urut 02 Prabowo-Sandi.


"Karena hampir semua yang diserang adalah orang-orang yang dianggap tokoh-tokoh yang dekat dengan 02," ujar Said di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (14/4).

Said juga menyebutkan bahwa jika seseorang melapor menjadi korban peretasan maka semua hal yang berkaitan dengan akun tersebut pun disita penegak hukum.

"Pada saat dilaporkan seluruh identitas media sosial termasuk HP, email, diminta passwordnya oleh penegak hukum," jelasnya.

"Sehingga, kalau di laporkan malah itu kita tidak bebas lagi bermain atau bersuara lewat media sosial," imbuh Said.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya