Penurunan angka kemiskinan selalu sejalan dengan pengurangan jurang kesenjangan. Artinya, angka kemiskinan yang kini menurun hingga satu digit, yakni 9,66 persen menurut data Badan Pusat Statistik sejalan dengan upaya mengurangi jarak antara si miskin dan si kaya.
Begitu kata anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Eva Kusuma Sundari dalam keterengan tertulisnya, Sabtu (13/4).
“Kalau kemiskinan turun, tentu terjadi penurunan gap antara yang kaya dan miskin,†kata politisi PDI Perjuangan itu.
Data dari BPS kerapkali memang didelegitimasi oleh sejumlah pihak. Data itu disebut sebagai bagian untuk menyenangkan pemerintah.
Padahal, kata Eva, BPS merupakan lembaga yang kredibel. Bahkan telah diakui dunia sebagai lembaga statistik terpercaya. Terlebih pada dua atau tiga tahun lalu BPS mendapat penghargaan sebagai badan terbaik di dunia. Ini karena cakupan BPS luas dan sampling hampir mendekati populasi.
“Soal kemiskinan, indeks gini rasio, yang kredibel adalah data BPS. Sehingga kalau pemerintah menyatakan penurunan, itu menggunakan data BPS. Bukan sebaliknya, BPS memproduksi data untuk pemerintah. BPS malah pernah diminta jadi koordinator dari BPS sedunia,†jelasnya.
Sementara itu Jurubicara TKN Mukhamad Misbakhun menyebut pemerintah Jokowi telah fokus pada upaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan mengatasi angka kemiskinan. Caranya, dengan pemerataan dan belanja sosial.
"Affirmative action keberpihakan itu ditegaskan dalam bentuk belanja sosial yang sangat signifikan. Bagaimana mengangkat derajat masyarakat bawah itu tetap bisa melakukan aktivitas kehidupan mereka sehari-hari dengan kehadiran negara," ujar politisi Golkar itu.
Pemerintah terus bergerak mempersempit jurang kesenjangan dengan membangun infrastruktur dan upaya-upaya pemerataan kesenjangan.
"Walaupun pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pembangunan akses, koneksifikasi, dan meningkatkan kualitas infrastruktur, tetapi belanja sosial tetap dilakukan," pungkasnya.
