RMOL. Direktur Eksekutif Government and Political Studies (GPS), Gde Siriana, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno keluar sebagai pemenang dalam debat kelima yang dihelat di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4).
Menurut Gde, setiap pertanyaan yang menjadi pembahasan dalam debat kelima dapat dilumat dengan cerdas oleh Prabowo-Sandi.
Gde Siriana mencontohkan, dalam pertanyaan mengenai tax ratio, Sandi menjadi bintang lewat jawabannya untuk memperbesar tax base. Hal itu dirasa sangat mungkin karena perusahaan konglomerasi sangat lihai dalam memperkecil pajak mereka dari yang seharusnya melalui transfer pricing.
"Karena itu perlu sistem transparan atas laporan pajak-pajak perusahaan besar. Di sisi lain, memperkecil pajak penghasilan akan sangat berarti bagi rakyat menengah bawah, sehingga dana yang terkumpul di masyarakat menjadi lebih besar dan dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi rakyat seperti UKM yang lebih produktif. Sementara Jokowi masih menjual lagu lama yang ingin diputar kembali, yaitu Tax Amnesti jilid 2," paparnya kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (14/4).
Gde melanjutkan, soal pertaanyaan CAD atau
current account deficit, Sandi dengan cerdik menariknya ke isu unicorn. Pasalnya, digitalisasi ini justru membuat makin defisit perdagangan Indonesia dengan kehadiran barang-barang China lebih mudah sehingga berpotensi menghancurkan produk-produk UKM.
Selain itu, masih menurut Gde, saat pertanyaan soal BUMN, Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa BUMN harus menjadi
world champion yang tidak boleh kalah dengan swasta dan BUMN dapat memenuhi kebutuhan rakyat dengan harga terjangkau. Sementara Jokowi memberikan tanggapan dengan divestasi Freeport dan pengambilalihan blok Mahakam. Juga kenaikan deviden BUMN pada APBN. Tetapi Jokowi tidak menjelaskan berapa potensi BUMN yang seharusnya bisa diperoleh untuk APBN.
Terakhir pembahasan soal dana desa. Jokowi menyebut dana desa untuk mensejahterakan rakyat desa termasuk pembangunan jalan jembatan.
"Jokowi lupa bahwa dana desa bukan untuk perbaikan infrastruktur tetapi untuk meningkatkan sumber-sumber usaha rakyat melalui unit usaha lokal secara produktif dan berkesinambungan," kata Gde Siriana.
Menyikapi hal itu, Sandi menanggapi dengan cukup satu kartu, e-KTP, sebagai
single identity untuk akses pemerataan kesejahteraan rakyat.
Bukan kartunya, tetapi programnya yang harus diperbanyak untuk menyentuh rakyat bawah.
"Tampaknya Jokowi ingin menarik dana desa menjadi isu politik dengan memberi kesan bahwa jika Prabowo menang maka dana desa akan dihilangkan. Padahal dana desa adalah amanat UU," demikian Gde Siriana.
